Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor saat menyampaikan pendapat akhir kepala daerah terhadap Raperda provinsi Kalsel tentang pemberdayaan desa wisata dan LKPJ kepala daerah tahun 2021, pada rapat paripurna DPRD, Rabu, (30/03/22) di Banjarmasin. (Foto/HumasDPRDKalsel)

Gubernur Sampaikan Keberhasilan Pembangunan di Kalsel, Sektor LH Cukup Membanggakan

Banjarmasin, mediapropsek.com  – Beberapa capaian Pembangunan di Kalsel selama lima tahun terakhir ini, untuk indikator makro tahun 2021 cukup membanggakan, terutama di sektor lingkungan hidup (LH). Hal ini dikarenakan di tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalsel tercatat di angka 71,03. Jika dibandingkan lima tahun lalu, IKLH Kalsel yang tercatat di angka 59,07. Oleh sebab itu, capaian ini harus terus dipertahankan, bahkan harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga Kalsel bisa mewujudkan pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor menyampaikan hal itu pada pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) provinsi Kalimantan Selatan tentang pemberdayaan desa wisata dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepala daerah provinsi Kalimantan Selatan, pada rapat paripurna DPRD, Rabu, (30/03/22) di Banjarmasin.

H. Sahbirin Noor menandaskan, di sektor pembangunan sumber daya manusia, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terlihat grafik peningkatan jika dibandingkan tahun awal RPJMD 2016-2021. Di tahun 2021, IPM Kalsel tercatat berada di angka 71,28, meningkat dari capaian 2016 yang tercatat di angka 69,05.

“Laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke belakang, terlihat cukup stabil berada di kisaran 4,09 hingga 5,28 persen, sebelum terjadi pandemi di tahun lalu, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terkontraksi hingga -1,82 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, terlihat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,48 persen. Kemajuan di sektor perekonomian ini tentunya karena kerja keras semua pihak dan sinegritas pemerintah daerah dengan para leading sektor terkait, termasuk DPRD provinsi Kalimantan Selatan,” ujar paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalimantan Selatan ini.

“Seperti     pertumbuhan     ekonomi, Tingkat kemiskinan juga membaik. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah dari seluruh provinsi jauh di bawah angka kemiskinan nasional yaitu 9,71 persen, sementara angka kemiskinan provinsi Kalimantan Selatan hanya di angka 4,56 persen. Secara umum, capaian ini berkat program-program jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga dampak pandemi ini dapat kita tekan,” terang Paman Birin.

Di sisi pemerataan pembangunan, papar Paman Birin, capaian Kalimantan Selatan cukup baik, ditunjukkan dengan penurunan gini ratio ke angka 0,325. Angka ketimpangan di Kalimantan Selatan tahun ini yang terbaik,      jika Dibandingkan lima tahun ke belakang dan berada di bawah angka nasional yang tercatat di angka 0,381.

Di sektor ketenagakerjaan juga dapat dilihat, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2021 tercatat 4,95 persen, meningkat dari tahun 2020 sebesar 4,74 persen.

Meski beberapasektor pembangunan benar-benar merasakan dampak pandemi, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya mengejar target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat di lihat dari capaian kinerja layanan pendidikan dan kesehatan.

Umur harapan hidup (UHH) saat lahir terus meningkat setiap tahun. Tahun 2021, UHH tercatat 68,83 tahun meningkat dari tahun 2020 yang tercatat 68,66 tahun. Begitu pula angka rata-rata lama sekolah yang meningkat dari 8,29 tahun di tahun 2020 menjadi 8,34 tahun di tahun 2021. Capaian ini secara langsung mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia Kalimantan Selatan tahun 2021 yang tercatat 71,28 meningkat 0,37 persen.

“Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, kami mengharapkan masukan yang konstruktif, dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan akan terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Paman Birin.

“Hal ini penting, mengingat tantangan ke depan akan jauh lebih berat dan kompleks. Selain penanganan pandemi covid 19 yang masih terus berjalan, Agenda pemulihan perekonomian, pembangunan infrastruktur, penanganan      bencana, serta rehabilitasi lahan kritis juga menjadi fokus utama yang perlu segera diselesaikan,” jelas Paman Birin.

Terkait pengelolaan keuangan daerah provinsi Kalimantan Selatan, Paman Birin menyampaikan sebagai berikut :

Pendapatan daerah provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp6.727.998.918.739 (enam triliun tujuh Ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah). Dari target yang telah ditetapkan, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp6.623.079.869.945,43 (enam triliun enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma empat tiga sen) atau tercapai 98,44 persen.

Sementara itu, pendapatan asli daerah telah melebihi target yakni Dari Rp3.546.079.626.110 (tiga triliun lima ratus empat puluh enam milyar tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah). Tercapai sebesar Rp3.564.908.320.128 (tiga triliun lima ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

 

 

Pendapatan transfer tahun 2021

Dianggarkan sebesar Rp3.098.451.990.298 (tiga triliun sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah), terealisasi sebesar Rp2.972.176.267.366 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh dua milyar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau terealisasi sebesar 95,92 persen.

Selanjutnya, target lain lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp83.467.302.331 (delapan puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) terealisasi melebihi target sebesar Rp85.995.282.451 (delapan Puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

Hasil pelaporan pelaksanaan APBD provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021 terhadap realisasi keuangan dan fisik program dan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Alokasi belanja daerah dari Rp6.964.338.025.282 (enam triliun sembilan   ratus   enam   puluh   empat Milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Terealisasi Rp6.432.613.489.343,87 (enam triliun empat ratus tiga puluh dua milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan tujuh sen). (Ais/Mzr).

Loading

Check Also

Sepeda Listrik Marak Versus Motor Listrik yang Wajib Ber-STNK

Jakarta, Mediaprospek.com – Fenomena baru terjadi, sepeda listrik sekarang digemari masyarakat Indonesia yang keberadaannya mulai …