MediaProspek.com
• Tantangan Berkelanjutan: Pemerintah Kalsel Harus Punya Strategi Khusus untuk Entaskan Kemiskinan Desa
Banjarbaru, mediaprospek.com – Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatatkan kinerja impresif dalam menekan angka kemiskinan. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 3,84 persen, menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Kalimantan.
“ Pencapaian ini diiringi dengan berkurangnya 7,48 ribu orang dari kategori miskin, di mana total jumlah penduduk miskin kini mencapai 172,72 ribu orang. “Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 3,84 persen, turun 0,18 persen poin terhadap September 2024,” Kepala BPS Prov. Kalsel Mukhamad Mukhanif melalui Fungsional Ahli Madya Fachri Ubadiyah, via zoom meeting di aula BPS prov, Kalsel, Jum’at, (1/8/25).
.
Capaian tersebut tidak lepas dari dorongan kuat sektor ekonomi. Data BPS menggarisbawahi beberapa faktor makro yang berkontribusi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, terkendalinya inflasi, dan peningkatan kesejahteraan petani.
Pertumbuhan ekonomi Kalsel tercatat sebesar 4,81% (y-on-y) pada triwulan I 2025, yang memicu kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Di sisi lain, inflasi yang rendah sebesar 1,20% dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 7,95% membantu menjaga daya beli masyarakat.
Meskipun angka kemiskinan secara umum menurun, laporan BPS menyoroti pola pengeluaran yang masih menjadi perhatian. Garis Kemiskinan di Kalsel pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp650.675 per kapita per bulan, di mana komoditas makanan masih mendominasi pengeluaran.
“Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp467.347 (71,82 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp183.328 (28,18 persen),” terangnya.
Selain beras, rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua dalam pengeluaran rumah tangga miskin, menyoroti tantangan dalam mengubah kebiasaan konsumsi.
Penurunan angka kemiskinan di perdesaan (turun dari 4,46% menjadi 4,25%) juga patut diapresiasi, namun laporan BPS menunjukkan adanya kesenjangan yang dalam dibandingkan dengan perkotaan.
BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan masih jauh lebih tinggi. ‘
“Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,418, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 0,529,” demikian data BPS menunjukkan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang, mereka yang tersisa berada dalam kondisi yang lebih sulit,” ujarnya.
Menanggapi data ini, pemerintah daerah kini memiliki landasan yang kuat untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah.
Fokus harus dialihkan untuk mengatasi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan serta memperbaiki pola pengeluaran rumah tangga miskin.
Program pengentasan kemiskinan ke depan perlu lebih spesifik, misalnya dengan memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan serta program pemberdayaan ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan pada pengeluaran makanan. (ais/mzr).
