MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Laju inflasi tahunan (y-on-y) di Provinsi Kalimantan Selatan pada Juli 2025 mencapai 2,48 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di angka 108,89. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi ini didominasi oleh kenaikan harga pada delapan kelompok pengeluaran. Kontributor inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 14,52 persen, yang menyumbang andil hingga 1,06 persen pada inflasi umum.
“Kenaikan harga yang signifikan di kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya ini didorong oleh komoditas emas perhiasan, yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,92 persen. Selain emas, kenaikan juga terlihat pada kelompok Kesehatan sebesar 4,24 persen, dengan andil inflasi 0,15 persen, di mana tarif rumah sakit menjadi pendorong utamanya,” kata kepala BPS Prov. Kalsel Mukhamad Mukhanif melalui Fungsional Ahli Madya Fachri Ubadiyah, via zoom meeting di aula BPS prov, Kalsel, Jum’at, (31/8/25).
Inflasi juga dipicu oleh beberapa komoditas pangan pokok, seperti bawang merah dan tomat. Andil inflasi m-to-m juga didorong oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga dan kelangkaan pasokan gas elpiji di level eceran.
Secara geografis, inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Tanjung, yang mencatatkan angka 3,07 persen, sementara Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami inflasi terendah di angka 1,73 persen.
Meskipun inflasi terjadi di seluruh kabupaten/kota amatan, beberapa kelompok pengeluaran justru mengalami penurunan indeks, yang memberikan andil deflasi. Kelompok tersebut adalah transportasi (-0,36 persen) dan informasi, komunikasi, serta jasa keuangan (-0,28 persen).
“Data ini menjadi sebuah refleksi penting bagi pemerintah dan masyarakat. Laju inflasi yang didorong oleh harga emas dan tarif layanan kesehatan menunjukkan peningkatan biaya hidup yang bukan hanya di sektor pangan, tetapi juga di sektor strategis lainnya,” ujarnya.
Andil deflasi dari komoditas seperti beras dan daging ayam ras tidak cukup kuat untuk menahan kenaikan harga yang terjadi pada komoditas lainnya. Situasi ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih terfokus untuk menstabilkan harga-harga yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ke depannya, pemerintah perlu melakukan intervensi yang strategis, tidak hanya pada komoditas pangan, tetapi juga pada sektor jasa dan kebutuhan sekunder,” ujarnya.
Pemantauan harga yang ketat pada komoditas seperti emas perhiasan dan tarif layanan publik, serta perbaikan jalur distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjadi kunci untuk mengendalikan inflasi. Tanpa langkah-langkah yang terukur, laju inflasi dapat terus meningkat dan berpotensi menggerus daya beli masyarakat secara luas. (ais/mzr).
