Solusi Kehumasan dan Sampah dari Bali

Denpasar, mediaprospek.com – Rombongan Sekretariat DPRD Kalsel bergerak ke Provinsi Bali untuk menimba ilmu demi meningkatkan kinerja kehumasan dan kesejahteraan warga Banua.

Langkah mencari solusi ini dipimpin oleh Kabag Keuangan Setwan Kalsel, Riduansyah, yang melihat pentingnya adopsi sistem kerja dari daerah yang dinilai sukses mengelola kemitraan media.

“Studi komparasi Setwan Kalsel ini dalam rangka menggali ilmu untuk meningkatkan kinerja di kehumasan, agar kawan-kawan di *press room* juga ikut bertambah ilmu pengetahuannya,” ujarnya di Denpasar, Kamis (21/5/2026).

Saat menyambut rombongan, Kabag Humas Provinsi Bali, Kadek Suwatyana, memaparkan bagaimana mereka mengelola 130 media cetak, online, hingga influencer dengan prinsip keterbukaan.

Gubernur Bali sangat terbuka dengan kritik asalkan bukan opini kosong, bahkan humas bergerak cepat mengkonter hoaks agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid.

Selain itu menariknya juga, instansi pemerintah di sana wajib memakai pakaian adat setiap hari Kamis, bulan penuh, pada hari jadi, serta menulis aksara daerah sebagai upaya nyata dalam menjaga identitas budaya lokal.

Pertemuan ini juga membuka mata para wakil rakyat mengenai penanganan masalah mendasar masyarakat seperti kemacetan dan pengelolaan sampah yang menjadi perhatian presiden.

Kadek memaparkan, Bali kini menerapkan aturan ketat dengan menolak sampah organik dan residu secara langsung, melainkan menyelesaikannya lewat sistem komposter di tingkat bawah.

Kebijakan ini dinilai sangat bermanfaat jika diterapkan di Kalsel, agar lingkungan permukiman warga Banua bisa makin bersih, sehat, dan bebas dari penumpukan limbah.

“Provinsi Bali yang kini memiliki regulasi khusus lewat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 terus berbenah menata ekonomi dan pariwisata yang sempat lumpuh akibat pandemi, jelas Kadek.

Kadek mengatakan, semua sektor kini bergerak seiring dengan pengelolaan humas Tipologi A yang terarah sesuai panduan Komdigi pusat.

Informasi berharga inilah yang dibawa pulang ke Kalsel sebagai modal penting untuk memperbaiki layanan publik dan memastikan aspirasi rakyat Banua bisa tersalurkan dengan lebih cepat dan tepat. (Iag/Mzr).