MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadapi serangkaian tantangan serius, mulai dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga banjir, isu lingkungan akibat aktivitas pertambangan, penyebaran penyakit menular dan masalah ketahanan pangan.
Di tengah kompleksitas ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menunjukkan komitmen dan aksi nyata dalam mengelola krisis melalui pendekatan proaktif dan kolaborasi multi sektor.
Data per 1 Juli 2025 menunjukkan 23 kejadian Karhutla dengan total 19,5 hektar lahan terbakar di Kalsel, memicu desakan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penetapan status darurat.
Menanggapi potensi ancaman ini, Pemprov Kalsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel telah mengambil langkah antisipasi yang sigap. “Kami mengedepankan kesiapan proaktif dan kolaborasi multisektor,” ungkap Bambang perwakilan BPBD Kalsel.
Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan apel siaga lintas instansi, pendataan lahan rawan Karhutla bersama ATR-BPN, pemetaan zona prioritas di sekitar bandara, serta pendirian posko dan patroli intensif di wilayah rawan gambut dan kanal.
Pemprov Kalsel juga telah mengusulkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengerahan helikopter water bombing kepada BNPB, menandakan keseriusan dalam penanganan Karhutla secara preventif dan responsif.
Tak hanya itu, Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel secara gencar melakukan patroli rutin di hutan lindung dan memantau ketinggian muka air, didukung oleh pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terus digalakkan.
Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel bahkan memperluas peran mereka dengan sosialisasi ke desa terdampak, pendampingan keluarga pemilik lahan rawan, serta penyediaan dukungan psiko-sosial bagi warga, menegaskan, penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, melainkan juga mitigasi sosial yang komprehensif.
Pemprov Kalsel Tangani Banjir Kotabaru dan Perkuat Infrastruktur
Sementara ancaman Karhutla mengintai, warga Kotabaru dihadapkan pada ancaman nyata banjir. Pemprov Kalsel melalui BPBD Kalsel terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran warga dalam peringatan dini dan kesiapsiagaan.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalsel bergerak cepat dengan upaya teknis signifikan, mulai dari pengerukan sungai, normalisasi saluran air dan pemasangan pompa air di titik rawan banjir di Kotabaru.
“Sinergi lintas sektor antara BPBD, DPUPR dan pemerintah kabupaten sangat vital,” tegas perwakilan BPBD, menunjukkan koordinasi kuat dalam penanganan bencana.
Komitmen Pemprov Kalsel Jaga Lingkungan dan Sungai dari Dampak Tambang
Isu lingkungan, khususnya ancaman terhadap kejernihan dan fungsi sungai akibat aktivitas tambang, menjadi sorotan tajam. Pemprov Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel menyatakan akan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tambang dengan mengusulkan pasal tentang perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengawasan mutu air sungai.
DLH juga berkomitmen menjalankan analisis lingkungan dan pengendalian limbah tambang. Sejalan dengan itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kalsel berjanji memperkuat regulasi izin tambang, menyusun zonasi lahan kritis, serta menindak tegas pelanggaran melalui audit tambang dan sanksi administratif.
“Kami akan berkolaborasi dengan DPRD dan pemangku kepentingan untuk pelibatan masyarakat dan monitoring partisipatif demi perbaikan ekosistem sungai,” ujar salah satu perwakilan DLH, menunjukkan komitmen Pemprov dalam menyeimbangkan industri dengan keberlanjutan lingkungan.
Pemprov Kalsel Revitalisasi Ruang Publik dan Atasi Masalah Sosial
Taman Kelayan di Banjarmasin, yang sempat tercoreng citranya, kini menjadi fokus Pemprov Kalsel untuk revitalisasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalsel gencar melakukan penertiban aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.
Bersamaan dengan itu, Dinas Sosial Kalsel melakukan intervensi melalui pendekatan rehabilitasi sosial dan pembinaan bagi anak-anak yang terlibat penyalahgunaan lem. Pemprov Kalsel bertekad menghadirkan ruang publik yang ramah keluarga dan bebas dari ancaman sosial, mengubah citra negatif Taman Kelayan menjadi area publik yang sehat dan aman.
Pemprov Kalsel Perkuat Kewaspadaan Terhadap Leptospirosis
Ancaman kesehatan seperti leptospirosis, yang disebabkan oleh “kencing tikus,” juga menjadi perhatian serius. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan selama Januari – 6 Juni 2025, tercatat 787 kasus leptospirosis dengan 101 kematian secara nasional.
Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel memperkuat pengawasan melalui peningkatan kapasitas laboratorium lokal, surveilans intensif di daerah rawan, dan edukasi proaktif ke masyarakat tentang kebersihan lingkungan.
Kampanye preventif digencarkan, meliputi ajakan cuci tangan pakai sabun, penggunaan alas kaki saat banjir, pengendalian populasi tikus, serta akses cepat ke fasilitas kesehatan.
“Kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan dan daerah kabupaten/kota untuk sanitasi lingkungan dan penanganan vektor,” kata perwakilan Dinkes, menunjukkan upaya komprehensif dalam meminimalkan risiko leptospirosis dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Pemprov Kalsel Jaga Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga Cabai
Di sektor ekonomi, petani cabai di Banjarbaru menghadapi tantangan busuk massal akibat serangan lalat buah, mengancam pasokan dan harga. Pemprov Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel dan Dinas Perdagangan (Disdag) Kalsel bergerak cepat.
Fokusnya adalah pengendalian hama melalui pelatihan pola tanam sehat, penggunaan trap dan insektisida ramah lingkungan, serta pendampingan teknis dari penyuluh.
Program penggantian varietas tahan lalat buah dan promosi mulsa plastik serta sanitasi lahan juga direncanakan. Untuk melindungi konsumen dan petani, pendekatan pengaturan suplai dilakukan, termasuk rencana operasi pasar cabai, kerja sama dengan sentra produksi di daerah lain, dan monitoring harga eceran di pasar.
“Kami berkomitmen mengintegrasikan strategi pertanian dan stabilisasi pasar, melindungi usaha petani dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat,” tegas perwakilan DPKP.
Dengan berbagai langkah proaktif dan kolaborasi lintas sektor ini, Pemprov Kalsel membuktikan komitmennya dalam menghadapi berbagai tantangan, memastikan perlindungan bagi warga dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Selatan. (*)
