MediaProspek.com
Banjarbaru, mediaprospek.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan strategi dan kebijakan fiskal daerah yang efektif dan berkelanjutan di Banjarbaru pada hari Kamis, (2/10/25).
Dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, bersama para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Selatan, Gubernur H. Muhidin menyampaikan, sebagai upaya menyikapi kondisi penurunan transfer dana pusat ke daerah yang mencapai hampir 50 persen.
“Memang ada pengurangan cukup besar dari pusat, hampir 50 persen. Untuk itu kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada, ” ujarnya.
Penurunan dana transfer dari pusat ini memberikan dampak signifikan di berbagai kabupaten/kota, dengan Kabupaten Tanah Bumbu mengalami penurunan hingga 49 persen, sementara yang paling rendah di Hulu Sungai Tengah sekitar 11 persen.
Situasi ini memerlukan strategi bersama agar pembangunan di Kalimantan Selatan tetap berjalan, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
Gubernur menekankan agar pemerintah daerah mampu menyesuaikan program pembangunan dengan lebih memprioritaskan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Gubernur H. Muhidin dengan tegas meminta para kepala daerah untuk mendahulukan pekerjaan yang vital dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia menjelaskan, “Pekerjaan yang penting, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, itu yang didahulukan. Kalau ada pembangunan yang bisa ditunda, sebaiknya diatur kembali agar anggaran tetap terkendali,” imbuhnya.
Meskipun terjadi penyesuaian anggaran, Gubernur menjamin Pemprov Kalsel tidak akan menaikkan pajak daerah. Pemerintah tetap berkomitmen memberikan insentif serta menjaga beban masyarakat agar tidak semakin berat.
FGD ini dinilai Gubernur H. Muhidin sebagai forum penting untuk merumuskan strategi fiskal yang efektif, realistis, dan berkelanjutan. Dengan adanya koordinasi lintas daerah, ia berharap kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas pembangunan di Kalsel.
Ia menutup dengan harapan, “Kita ingin agar kebijakan fiskal daerah bisa lebih adaptif, tetap berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.” Komitmen ini memastikan masyarakat tetap tenang dan pemerintah bisa bekerja dengan nyaman demi kemajuan Banua. (Rns/Mzr).
