MediaProspek.com
Mediaprospek.com – Setelah masyarakat dibuat heboh oleh bensin oplosan, kini masyarakat kembali dihadapkan pada kasus lain yang tak kalah memprihatinkan, yakni beras oplosan.
Khususnya , warga Jakarta pun mulai angkat suara, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas demi menjaga kualitas dan keamanan bahan pokok.
“Harus ditindak, kemarin bensin, sekarang beras. Itu merugikan. Sudah beli mahal, tapi dapat kualitas jelek,” ujar Sari (32), warga Kramat Jati, Jakarta Timur, saat ditemui pada Senin (14/7/2025).
Sebagai pengguna setia beras kemasan dari minimarket selama tiga tahun terakhir, Sari mengaku kecewa. Ia berharap produk yang dibeli dengan harga lebih tinggi menawarkan kualitas yang lebih baik.
Namun, beberapa hari terakhir, ia mulai mencurigai adanya perubahan signifikan pada rasa dan tekstur beras yang dikonsumsinya. “Kalau dulu pulen banget, sekarang rasanya seperti beras murah,” keluh Sari.
Ia bahkan menemukan butiran beras berwarna kehitaman dan tampak kotor, tidak seperti biasanya. Senada dengan Sari, Rika (31), warga Cipinang, menilai peredaran beras oplosan sangat membahayakan.
“Beras itu kebutuhan pokok. Bahaya juga kalau dioplos dengan kualitas berbeda, itu merugikan,” ujarnya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa beras oplosan telah menyusup hingga ke rak-rak supermarket dan minimarket.
Temuan ini merupakan hasil investigasi gabungan antara Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan. “Beras itu dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya menipu,” ungkap Mentan.
Dalam investigasi tersebut, sebanyak 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, baik dari segi berat kemasan, komposisi isi, hingga label kualitas.
Pemerintah langsung melaporkan kasus ini ke Kapolri dan Jaksa Agung, dan meminta proses penegakan hukum berjalan cepat untuk memberikan efek jera.
Kasus beras oplosan ini mencuat setelah publik sebelumnya diguncang temuan dugaan Pertamax oplosan oleh Pertamina, yang disebut-sebut menyebabkan kerugian besar bagi konsumen.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkap bahwa praktik tersebut terjadi sejak 2018 hingga 2023, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 968,5 triliun.
Sementara itu, LBH Jakarta mencatat konsumen Pertamax oplosan menanggung kerugian hingga Rp 47 miliar per hari, menurut hasil studi dari Centre of Economic and Law Studies (Celios).
“Satu tahun itu bisa dihitung sendiri berapa besar kerugiannya,” ujar Fadhil Alfathan, Direktur LBH Jakarta.
Kondisi ini menambah daftar panjang keresahan masyarakat atas keamanan dan integritas distribusi kebutuhan pokok.
Di tengah tekanan ekonomi dan harga pangan yang fluktuatif, praktik seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga melukai kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pangan nasional.
(mzr/kcm)
