MediaProspek.com
Jakarta, Mediaprospek.com – Rencana pemerintah untuk pemberlakuan elpiji 3 kilogram (kg) satu harga mulai 2026 terus dikaji dengan dasar tepat sasaran dan efisien.
Padahal anggaran subsidi energi tahun depan dipangkas, namun Kementerian Keuangan memastikan kondisi kas negara tetap aman untuk mendukung program ini.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menegaskan, anggaran untuk mendukung kebijakan satu harga akan tetap tersedia, meskipun hingga kini belum ada hitungan final.
“Masih akan dibicarakan, tapi kita dukung kok. Kas negara aman dong,” kata Luky saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Pernyataan ini merespons kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ingin menyeragamkan harga elpiji 3 kg di seluruh Indonesia guna menutup celah penyelewengan dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, harga eceran tertinggi (HET) elpiji subsidi selama ini ditentukan masing-masing pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menyebabkan harga di tingkat konsumen sangat bervariasi, bahkan bisa melampaui Rp 50.000 per tabung, padahal HET di banyak daerah masih berkisar Rp 16.000 hingga Rp 19.000.
“Ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres (terkait elpiji 3 kg), kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ujar Bahlil dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Ia menilai skema harga seragam bisa menekan praktik kecurangan dan memperbaiki penyaluran subsidi.
Meski pemerintah tengah menyusun skema elpiji 3 kg satu harga, data terbaru menunjukkan tantangan fiskal yang tidak kecil.
Kementerian ESDM memproyeksikan volume elpiji subsidi akan membengkak menjadi 8,36 juta metrik ton (Mton) pada akhir 2025, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 8,23 juta Mton.
Namun, Kementerian Keuangan justru memangkas anggaran subsidi elpiji 3 kg dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun, atau turun 21 persen dari target sebelumnya.
Hingga Mei 2025, realisasi volume elpiji subsidi baru mencapai 3,49 juta Mton dengan serapan anggaran sebesar Rp 21,3 triliun.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyatakan siap menjalankan kebijakan elpiji 3 kg satu harga jika aturan teknisnya sudah diterbitkan oleh pemerintah.
“Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari saat dihubungi terpisah, Kamis (3/7/2025).
Data Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia hanya mampu memproduksi 1,2 juta hingga 1,3 juta ton elpiji per tahun, jauh dari kebutuhan nasional yang menembus 8 juta ton.
Artinya, sekitar 7 juta ton masih harus diimpor. “Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” kata Bahlil, mengkritisi praktik penjualan di atas HET.
Usulan volume elpiji subsidi untuk 2026 kini berada di angka 8,31 juta Mton, lebih tinggi dari APBN 2025, namun sedikit di bawah perkiraan realisasi 2025.
Jika skema satu harga berhasil dijalankan, pemerintah berharap penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran dan efisien.
(mzr/dtc)
