MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com– Kewenangan pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat provinsi telah dicabut Kementerian Perdagangan. Meski demikian, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tetap mendukung penyaluran pupuk agar tepat sasaran di daerah.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, menjelaskan sesuai ketentuan terbaru, tugas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tidak lagi menjadi tanggung jawab dinasnya.
“Surat Keputusan dari Menteri Perdagangan secara resmi telah mencabut kewenangan pengawasan kami sejak bulan Juni,” jelas Gia usai Rapat Koordinasi K3P, Kamis, (4/9/25), di Banjarbaru.
Ia menambahkan, sejak saat itu, pihaknya tidak lagi melaksanakan pengawasan langsung terhadap distribusi pupuk bersubsidi.
Gia menyampaikan, dalam skema distribusi pupuk bersubsidi, Dinas Perdagangan Provinsi hanya berwenang hingga tingkat distributor. Untuk penyalur di bawah distributor, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
“Tugas kami sebelumnya hanya sampai di tingkat distributor. Pengawasan di lapangan kini lebih melibatkan unsur lain seperti kepolisian, TNI, Dinas Pertanian, dan kementerian terkait,” tambahnya.
Meski tidak lagi melakukan pengawasan langsung, Dinas Perdagangan tetap mengambil peran penting. Pihaknya akan tetap menerima laporan dari masyarakat atau pemangku kepentingan untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan.
“Kami tetap mendukung agar pupuk subsidi ini tepat sasaran. Siapa pun yang memiliki kewenangan harus bekerja untuk kemaslahatan petani. Itu prinsip kami,” tegas Gia.
Ia juga menyampaikan, proses pengambilan pupuk subsidi kini dibuat lebih sederhana. Petani cukup menggunakan KTP tanpa perlu kartu tani. Hal itu tentu mempermudah mereka dalam mengakses pupuk asalkan distributor sudah menerima alokasi dari Pupuk Indonesia.
Gubernur Kalsel H. Muhidin berharap, penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani dapat tepat sasaran. (Scw/Mzr).
