MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Fraksi-Fraksi DPRD Kalsel menyoroti ketidakseimbangan fiskal dan tantangan efektivitas anggaran daerah di tengah dinamika pembangunan. Ini tercermin dari kekhawatiran defisit dan dari penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
Para Fraksi ini menuntut akan transparansi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Hal ini terungkap saat pemprov Kalsel mengajukan perubahan APBD 2025, pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang digelar pada rabu, (9/7/25) di Banjarmasin.
Seperti pandangan umum Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan yang disampaikan Yudistira Bayu Budjang, secara eksplisit menyoroti ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan peningkatan belanja yang menyebabkan defisit. Ini menunjukkan adanya tekanan fiskal yang nyata.
Sedangkan Fraksi PKB melalui dr. M. Yadi Mahendra Muhyin mengingatkan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak menjadi kebiasaan fiskal. Ini mengindikasikan bahwa SiLPA mungkin digunakan sebagai “bantalan” untuk menutupi perencanaan anggaran yang kurang realistis atau adanya pengeluaran tak terduga.
Beberapa fraksi seperti Gerindra lewat Habib Yahya Assegaf dan PAN yang diwakili Agus Mulia Husin, menekankan perlunya transparansi dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat, serta evaluasi program yang belum mencapai target. Ini menyiratkan kekhawatiran tentang sejauh mana anggaran benar-benar efektif dan akuntabel di lapangan.
Pada Fraksi PKS yang disampaikan Firman Yusi, menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur (belanja modal) dan pembangunan SDM serta layanan dasar, menunjukkan bahwa prioritas mungkin belum seimbang.
Masalah-masalah di atas seperti defisit, ketergantungan pada SiLPA, kurangnya transparansi, dan efektivitas belanja, jika tidak diatasi secara serius, mengakibatkan struktur keuangan daerah menjadi tidak sehat, defisit berulang dan ketergantungan pada SiLPA bisa mengganggu stabilitas fiskal jangka panjang.
.
Anggaran yang tidak transparan atau tidak efektif akan membuat program-program pemerintah tidak mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat. Jika masyarakat melihat anggaran tidak dikelola dengan baik atau tidak berdampak signifikan, kepercayaan terhadap pemerintah daerah akan terkikis.
Pembahasan perubahan APBD 2025 yang dilakukan di tengah tahun anggaran berjalan, menunjukkan adanya penyesuaian atau respons terhadap dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Sementara KUA-PPAS 2026 diajukan lebih awal untuk memberikan waktu yang cukup bagi perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Setelah pandangan umum fraksi dan tanggapan Gubernur, pembahasan akan dilanjutkan ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang akan mengkaji secara lebih rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Gubernur Muhidin mengapresiasi masukan fraksi dan berkomitmen untuk menindaklanjuti. Dengan harapan terbangunnya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif untuk merumuskan kebijakan anggaran yang adaptif, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat Banua.
“Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah dan mendorong Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan,” imbuh Gubenur Muhidn melalui Pj. Sekdaprop kalsel, M. Syarifuddin.
Menurutnya, proses pembahasan yang cermat dan kolaboratif antara DPRD dan Pemprov adalah kunci untuk memastikan, anggaran daerah tidak hanya sehat secara fiskal tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan tantangan pembangunan. “Ini adalah mekanisme check and balance untuk akuntabilitas,” pungkasnya. (Mzr).
