MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi daerah ini tumbuh signifikan dari 4,81 persen pada triwulan I 2025 menjadi 5,39 persen pada triwulan II.
Capaian ini menunjukkan penguatan sektor-sektor utama di Banua, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, hingga perdagangan. Kondisi tersebut menjadi landasan kuat untuk merumuskan kebijakan upah buruh ke depan.
Dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, Komisi IV DPRD Kalsel menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Lantai 4 Gedung B DPRD Kalsel pada Kamis (11/09) dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, serta Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo.
Gusti Iskandar menegaskan, pihak DPRD bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta serikat pekerja sudah menerima berbagai masukan yang konstruktif. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kalsel dapat berada di kisaran 5 hingga 5,5 persen pada tahun berikutnya. Angka ini diharapkan menjadi basis pertimbangan untuk kenaikan upah.
Ia menambahkan, hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga disampaikan ke pemerintah pusat. “Harapan kami sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat, kenaikan 5 sampai 5,5 persen dapat menjadi formula yang realistis, mampu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa memberatkan dunia usaha,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan serikat pekerja. Ia menilai ruang dialog seperti ini menjadi wujud nyata komitmen legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para buruh.
“Kami ingin memastikan aspirasi ini tidak berhenti di meja rapat saja, melainkan benar-benar diperjuangkan hingga menjadi kebijakan yang adil dan seimbang bagi semua pihak,” ucapnya. Hal ini memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga yang proaktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, menyatakan pihaknya tetap berpegang pada regulasi dari pemerintah pusat. Irfan mengungkapkan melihat tren pertumbuhan ekonomi daerah, rasanya sulit jika tidak ada kenaikan upah. Ia memprediksi edaran resmi terkait kebijakan upah kemungkinan baru akan dirilis pada akhir tahun ini. (Rom/Bak/Fad).
