MediaProspek.com
BANJARMASIN, mediaprospek.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian, HK, meminta seluruh anggota dewan untuk menjaga ucapan dan sikap agar tidak melukai hati rakyat.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk berpihak pada kepentingan masyarakat, bahkan jika harus berseberangan dengan pihak eksekutif.
Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di depan gedung DPRD Kalsel, Senin, (1/9/25).
Ketua DPRD Kalsel mengapresiasi aksi damai tersebut dan mengimbau seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Ia juga meminta para pengunjuk rasa menjadikan Banua Kalsel sebagai contoh bagi provinsi lain dengan unjuk rasa yang tertib, santun, dan damai, sesuai dengan kearifan lokal.
“Saya menghimbau kepada semua yang duduk di legislatif baik kabupaten maupun di provinsi, lebih khusus, supaya bisa menyampaikan jangan melukai hati rakyat,” ujarnya.
“Kita ini adalah rakyat yang memilih kita, kita harus mendengarkan suara rakyat,” tambahnya.
Ketua DPRD Siap Tolak Kebijakan yang Tidak Bermanfaat bagi Rakyat
Dalam pernyataannya, H.Supian, HK, mengakui pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat dan bahkan siap menolak kebijakan pemerintah jika dinilai tidak berpihak kepada masyarakat luas.
Ia mencontohkan rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional yang menuai penolakan dari sebagian besar warga.
“Kalau itu tidak bermanfaat saya ikut menolak,” tegasnya.
“Walaupun itu sudah keluar SK-nya, walaupun saya berhadapan dengan pihak eksekutif, kalaupun itu berpihak kepada segelintir orang, tidak kepada rakyat, saya menolak. Saya tanda tangan untuk menolak.”
Terkait ketidakhadirannya dalam beberapa agenda sebelumnya, ia menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan sedang menjalani pemulihan pascaoperasi pengangkatan ginjal.
Ia meyakinkan bahwa kondisinya saat ini sudah membaik dan siap menghadapi langsung para pengunjuk rasa, sama seperti aksi-aksi sebelumnya.
Tinjauan Anggaran dan Tunjangan Dewan
Menanggapi isu tunjangan anggota DPR RI yang menjadi sorotan, Ketua DPRD Kalsel menyatakan sependapat jika tunjangan tersebut dihapus.
“Saya sependapat dihapus saja, karena sangat mencederai,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejak memimpin, tidak pernah ada kenaikan tunjangan di DPRD Kalsel dan seluruh pajak penghasilan anggota dewan dibayarkan.
Ia juga menyebutkan gajinya saat ini setelah dipotong berbagai keperluan hanya tersisa sekitar Rp13 juta.
Mengenai kunjungan kerja ke luar negeri, ia menegaskan bahwa selama 11 tahun kepemimpinannya, ia tidak pernah melakukan kunjungan ke luar negeri.
Ia menyebut kunjungan ke luar negeri hanya diperbolehkan jika anggota dewan menanggung biayanya sendiri tanpa membebani keuangan negara.
“Lebih baik dana itu terserap di tempat kita,” ucapnya. “Kenapa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Kalsel tinggi? Karena Ketua DPRD dengan anggota banyak yang tidak melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah, lebih baik kunjungan ke dalam daerah. Itu menjemput bola untuk mendengar masyarakat,” pungkasnya. (Ais/Mzr).
