MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com—Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang dipimpin Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-Kalsel bersama Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Melawan dan para ojek online (Ojol) berunjuk rasa memadati jalan Lambung Mangkurat di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (1/9/2025).
Mereka datang untuk menyerahkan tujuh tuntutan mendesak yang mencakup isu reformasi birokrasi, penegakan hukum, kesejahteraan, hingga pelestarian lingkungan.
Aksi damai ini dimulai sekitar pukul 12.00 WITA. Massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi aspirasi mereka.
Dalam orasinya, koordinator aksi, menegaskan, aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah dan legislatif dalam mengatasi masalah-masalah fundamental di Kalsel.
“Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi dan memastikan suara rakyat didengar,” ujar koordinator aksi. “Tuntutan ini adalah cerminan dari kegelisahan masyarakat yang merasa terpinggirkan,” katanya.
Tujuh tuntutan tersebut secara resmi diterima oleh Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, didampingi Gusti Iskandar sukma Alamsyah dan H.M Rosehan, NB, serta anggota dewan lainnya di tengah-tengah aksi masa.
Dalam pertemuan sekitar selama satu setengah jam itu, massa aksi menyerahkan dokumen berisi poin-poin tuntutan.
Berikut adalah poin-poin utama yang diajukan oleh Aliansi Rakyat Kalsel Melawan:
1. Reformasi Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD: Tuntutan ini mendesak agar gaji dan tunjangan anggota dewan dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara agar lebih efisien.
2. Reformasi Polri dan Penegakan Hukum: Aliansi menuntut reformasi institusi Polri, merevisi UU Kepolisian, serta menindak tegas anggota yang melanggar hukum, termasuk sanksi pidana dan pemecatan.
3. Pengusutan Tuntas Kasus Korupsi: Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menuntut pertanggungjawaban penuh bagi pelaku kasus korupsi yang sedang ditangani.
4. Penolakan Monopoli Pengelolaan Taman Nasional Meratus: Aliansi secara tegas menolak pengelolaan Taman Nasional Meratus secara monopoli.
Mereka meminta agar pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat adat dan komunitas lokal yang mendiami kawasan tersebut, sejalan dengan prinsip kelestarian budaya dan alam.
5. Evaluasi Anggaran dan Program Bantuan Sosial: Menilai adanya tumpang tindih dan program yang tidak tepat sasaran, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Di sisi lain, masyarakat justru dibebani dengan kenaikan pajak.
6. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik: Meminta perhatian serius dari DPRD Kalsel untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan non-honorer, terutama yang bertugas di daerah terpencil.
7. Pengesahan UU Pertanahan dan Perlindungan Masyarakat Adat: Mendesak agar Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat segera disahkan untuk memberikan jaminan hukum bagi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyatakan, pihaknya akan mempelajari tuntutan tersebut dan menindaklanjuti dengan serius. “Kami akan menerima aspirasi ini dan berjanji akan membawanya ke pusat untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Aksi massa yang berlangsung kondusif ini berakhir sekitar pukul 15.30 WITA setelah perwakilan aliansi selesai menyerahkan dokumen yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalsel H.Supian, HK yang selanjutnya akan diserahkan ke DPR RI. Mereka berjanji akan terus mengawal janji DPRD Kalsel.
Dalam pantauan wartawan Prospek, banyak anggota dewan yang hadir menghadapi masa aksi seperti Ketua DPRD Kalsel H, Supian, HK, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, H.M Rosehan NB, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Habib Zen Bahasyim, Agus Mulia Husin, Rais Ruhayat, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani), Rahimullah, Gusti Abidinsyah, H Jahrian, H. Taupikrahman, Athaillah Hasbi, Adrizal, Harry Wijaya, H. Maulana, Mushaffa Zakir, Yudistira Bayu Bujang, Firman Yusi dan Umar Sadik (Ais/Mzr).
