Diperkirakan Ada Sekitar 7.000 Anak Putus Sekolah yang Harus Diatasi Pemko Banjarmasin

Banjarmasin, mediaprospek.com –Masih banyaknya anak putus sekolah di Kota Banjarmasin menjadi perhatian khusus bagi Pemko untuk mengatasi pemasalahan ini secara terbuka dan bersama-sama.

Untuk itu, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Penanganan Anak Putus Sekolah di Gedung HBI, dengan tajuk “Ayo Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah – Banjarmasin Maju Sejahtera, Senin (5/5/25).

“Kita harus jujur melihat kenyataan. Masih banyak anak kita yang tak sekolah dan itu bukan cuma urusan Dinas Pendidikan. Ini tanggung jawab seluruh elemen kota,” tegasnya usai membuka kegiatan yang dihadiri camat, lurah dan pimpinan SKPD se-Banjarmasin.

Dalam kesempatan itu pula dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh stakeholder, sebagai simbol semua lapisan birokrasi kota siap turun tangan langsung.

“Kalau hanya satu dinas yang bergerak, kita akan lambat. Tapi kalau semua terlibat, saya yakin angka anak putus sekolah bisa kita tekan,” beber Yamin.

Pihaknya pun, kata Yamin berencana menindaklanjuti sosialisasi ini dengan pembentukan tim lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga swasta, untuk mempercepat pendataan dan intervensi.

“Intinya, tak ada anak yang dibiarkan berhenti sekolah begitu saja,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Ryan Utama, menyampaikan bahwa data awal dari aplikasi verifikasi anak putus sekolah mencatat sekitar 7.000 anak di berbagai jenjang pendidikan tidak sekolah. Namun dari angka itu, baru 1.900 yang datanya berhasil diverifikasi.

“Masalah utamanya justru di sini. Kita belum tahu alasan jelas kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah. Apakah karena biaya, kondisi keluarga atau faktor sosial lainnya,” terang Ryan.

Menurutnya, Pemkot Banjarmasin sebenarnya telah mencatat peningkatan dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

“Rapor pendidikan kita naik dari status tuntas awal ke tuntas madya. Itu menunjukkan mayoritas indikator layanan sudah terpenuhi. Tapi tetap saja, satu anak yang tak sekolah adalah satu kegagalan yang harus segera ditangani,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan update terakhir dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalsel menunjukkan kemungkinan jumlah anak tidak sekolah sebenarnya sekitar 3.000-an.

Namun, Pemko tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai pijakan kerja, sembari menunggu validasi ulang di lapangan. Sebagian besar anak yang masuk dalam daftar tidak sekolah tersebut berada di jenjang pendidikan usia dini (PAUD). “Ini jadi penting karena masa PAUD adalah fondasi utama sebelum masuk pendidikan dasar. Kalau terputus di sini, risikonya panjang,” tukasnya. (Hus/Mal/May).