MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Rapat paripurna di Rumah Banjar, Rabu (24/6/2026) berlangsung dinamis saat fraksi-fraksi dewan membedah laporan keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo memimpin jalannya rapat yang menguliti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tajam tertuju pada besarnya sisa dana yang belum terpakai untuk kemakmuran warga.
“Melalui pembahasan ini, DPRD berharap seluruh pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah dapat terus ditingkatkan kualitasnya sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar H. Kartoyo di hadapan perwakilan pemerintah provinsi.
Kalimat itu menjadi sinyal kuat bahwa dewan tidak ingin uang rakyat mengendap tanpa dampak nyata di lapangan.
Suasana Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian sore itu terasa hangat ketika perwakilan Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan menyampaikan catatan penting.
Ia membeberkan dari total anggaran belanja dan transfer sebesar Rp13,40 triliun, realisasinya hanya menyentuh angka Rp11,09 triliun atau sekitar 82,76 persen.
Artinya, ada lebih dari Rp2,3 triliun dana yang gagal dikonversi menjadi program nyata, pelayanan publik, maupun pembangunan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat bawah.
Fraksi Partai Golongan Karya ikut urun rembuk dan mengingatkan agar manajemen pengelolaan keuangan daerah tidak sekadar taat pada aturan tertulis.
Kebijakan politik anggaran harus berpihak pada kebutuhan perut dan hajat hidup orang banyak.
Pendapatan daerah yang melimpah dari berbagai sektor mesti digali lagi, lalu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membebaskan warga dari lilitan ekonomi.
Kritik pedas juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang membawa data krusial dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel.
Angka pengangguran di Bumi Lambung Mangkurat masih berada di kisaran 3,80 persen per Februari 2026, sebuah jumlah yang mencakup ribuan jiwa yang masih luntang-lantung mencari kerja.
Dinas terkait diminta bergerak cepat menggunakan anggaran yang ada untuk membuka lapangan kerja baru demi kesejahteraan rakyat Banua.
Meski dihujani catatan kritis, apresiasi tetap diberikan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ke-13 kalinya secara beruntun bagi Pemprov Kalsel.
Pendapatan daerah terbukti melampaui target dengan realisasi mencapai Rp11,18 triliun atau 106,28 persen. Namun, raihan piala dan piagam itu diminta tidak membuat aparatur daerah terlena dan berpuas diri.
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Subhan Nor Yaumil yang hadir mewakili pemerintah daerah mencatat semua masukan tersebut.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membenahi tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.
Upaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah akan terus dipacu guna mendukung pembangunan yang berorientasi penuh pada isi dompet masyarakat bawah.
Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Rumah Banjar ini diharapkan melahirkan jalan keluar terbaik sebelum rancangan aturan disahkan.
Evaluasi total atas perencanaan dan ketepatan penganggaran menjadi harga mati agar sisa anggaran yang besar tidak terulang lagi pada tahun-tahun mendatang.
Semua demi memastikan bahwa setiap rupiah uang negara kembali ke tangan rakyat dalam bentuk fasilitas dan kemakmuran yang merata. (Zal/Fad).
