MediaProspek Prospek
Banjarmasin, mediaprospek.com – Postur APBD Kalsel yang tertuang dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025, terkait Pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar, 10,4 trilyun rupiah. Belanja daerah dianggarkan sebesar 11,5 trilyun rupiah. Pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar 1,1 trilyun rupiah dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 50 milyar rupiah.
“Hal tersebut didasari atas kesepakatan bersama antara Pemprov Kalsel dengan DPRD Kalsel sejak awal pembahasan KUA-PPAS pada rancangan APBD 2025,” kata Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor saat menjelaskan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan, pada rapat paripurna DPRD provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel sementara, Dr (HC) H Supian HK, SH, MH didampingi wakil sementara, H Kartoyo, Rabu, (11/9/24).
Atas dasar kesepakatan itu, maka KUA-PPAS menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang kemudian disusun dalam bentuk rancangan APBD.
“Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2025 tentu memperhatikan arah dan kebijakan umum serta strategi, prioritas, dan plafon anggaran sementara dalam APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, juga memperhatikan koridor kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, serta memperhatikan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang,” ungkap Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel ini.
Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025, tentunya berpedoman kepada RKPD pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, yang mengambil tema “Pemantapan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas sarana prasarana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan”.
“Berdasarkan tema RKPD provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 tersebut, terdapat lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025, yaitu, Pertama, Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan. Kedua, Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ketiga Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi. Keempat, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi dan Kelima, Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” papar Paman Birin.
Pengalokasian anggaran untuk belanja yang prioritas maupun belanja lainnya, bermuara pada percepatan untuk mewujudkan Kalsel maju sebagai gerbang Ibukota Nusantara.
“Oleh sebab itu, pendapatan dan belanja yang kita rancang dalam APBD tahun anggaran 2025, mempertimbangkan manfaat APBD untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daerah agar tangguh dalam menghadapi bencana,” tandas Paman Birin.
“Untuk besaran alokasi anggaran per SKPD, per program dan per kegiatan, secara lebih rinci dan jelas dapat dilihat dalam buku rancangan perda tentang APBD tahun angggaran 2025 yang telah disampaikan pada hari ini,” tambah Paman Birin.
Rancangan APBD tahun anggaran 2025, diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di tahun depan, khususnya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, SDM yang semakin berkualitas, serta terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dengan kebersamaan pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan di provinsi Kalimantan Selatan, insya Allah kita bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di bumi Kalimantan Selatan Babussalam,” ujar Paman Birin.
“Juga pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah dilantik pada 9 september kemarin. Semoga, hubungan baik yang selama ini telah terjalin, bisa kita pertahankan dan tingkatkan. Kami selalu mengharapkan dukungan kerjasamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik dalam konteks penganggaran, legislasi maupun pengawasan, khususnya berkaitan dengan pembahasan raperda APBD tahun anggaran 2025, yang sedang berproses pada saat ini,” harap Paman Birin. (Mzr)
