MediaProspek.com
Banjarmasin,mediaprospek.com– Perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh 5,28 persen pada triwulan II 2026, namun masih menghadapi tantangan struktural dan ketergantungan terhadap batu bara.
Hal itu mengemuka dalam diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (24/9).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. M. Syarifuddin menekankan pentingnya LPP sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Pemprov Kalsel memberi perhatian pada pengendalian inflasi, perluasan sumber pertumbuhan ekonomi, serta kualitas belanja dan pembiayaan pembangunan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Aloysius Donanto H. W. menyampaikan LPP menjadi instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah serta mendukung perumusan kebijakan.
Pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan II 2026 sebesar 5,28 persen (yoy), relatif sejalan dengan ekonomi nasional yang tumbuh 5,29 persen (yoy).
Di tengah pertumbuhan tersebut, struktur ekonomi Kalsel masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya batu bara.
Kondisi ini membuat perekonomian daerah memiliki eksposur relatif tinggi terhadap dinamika harga komoditas global.
Tantangan lain muncul dari hilirisasi batu bara yang masih menghadapi kendala teknis dan keekonomian. Penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga menjadi tantangan dalam menjaga ruang fiskal daerah.
Karena itu, diversifikasi ekonomi diarahkan melalui pengembangan pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata. Penguatan sumber pertumbuhan baru dinilai perlu berjalan bersama sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.
Dari sisi pembiayaan, belanja daerah didorong semakin produktif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Kebutuhan pembangunan yang lebih besar juga diarahkan melalui investasi swasta dan skema kemitraan, termasuk dengan mendorong proses perizinan yang lebih cepat.
Melalui forum tersebut, Bank Indonesia bersama Pemprov Kalsel dan pemangku kepentingan mendorong pemahaman bersama mengenai kondisi dan prospek ekonomi daerah.
Pemprov juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan LPP serta Kajian Fiskal Regional sebagai referensi perencanaan, sekaligus mendorong dunia usaha dan perbankan menyampaikan tantangan di lapangan sebagai masukan bagi perumusan kebijakan. (Mzr/**).
