Banjarmasin, mediaprospek.com – Pelaksanaan Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif bagi jajaran Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di salah satu hotel di Banjarmasin pada Kamis, (30/10/25), menjadi langkah nyata Pemprov Kalsel memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan kegiatan ini adalah momentum penting memperbaiki penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Kalsel yang pada tahun 2024 mendapat catatan merah.
“Dengan dilaksanakannya pelatihan integritas ini, saya berharap seluruh Kepala SKPD dapat bekerja lebih baik dengan mengedepankan integritas. Kami berkomitmen memperbaiki capaian tahun lalu, bahkan siap melakukan evaluasi menyeluruh jika masih ditemukan SKPD dengan nilai rendah,” ujar Muhidin.
Gubernur Muhidin menyatakan tekad pemerintah provinsi melakukan perbaikan signifikan melalui pembenahan budaya kerja dan peningkatan kesadaran aparatur terhadap nilai-nilai integritas dalam sisa waktu penilaian tahun 2025.
Sebagai wujud komitmen bersama, pihaknya berencana membentuk pakta integritas yang akan ditandatangani seluruh Kepala SKPD dan diawasi secara ketat oleh Inspektorat.
Muhidin menegaskan jika evaluasi nanti menemukan indikasi lemahnya integritas di suatu instansi, maka pimpinan SKPD tersebut siap dinonaktifkan dari jabatannya.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kalsel dalam memperkuat komitmen antikorupsi.
Ia menjelaskan pelatihan dua hari tersebut dirancang mulai dari mendobrak kalbu peserta melalui sesi bersama tim ESQ, dilanjutkan pemberian pengetahuan dasar antikorupsi, dan ditutup dengan penanaman komitmen bersama.
“Kami melihat semangat Pemprov Kalsel sangat kuat untuk berubah dan menjadi role model pemerintahan yang berintegritas,” tutur Yonathan, menandakan optimisme KPK atas keseriusan Pemprov Kalsel. (Dam/Mzr).
![]()
MediaProspek.com