MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia resmi ditutup pada Kamis, (30/10/25), di salah satu hotel di Banjarmasin, dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Kegiatan yang diikuti jajaran Kepala SKPD ini merupakan pelatihan perdana yang digelar KPK di tingkat pemerintah daerah, sehingga Gubernur Muhidin menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi pertama penyelenggara acara.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih karena kegiatan pelatihan ini yang pertama kali dilaksanakan oleh KPK, dan Provinsi yang pertama adalah Kalsel. Alhamdulillah peserta yang merupakan Kepala SKPD mengikutinya dengan antusias,” ujarnya di Banjarmasin.
Gubernur H. Muhidin berharap pelatihan yang bertujuan menumbuhkan semangat baru dalam memperkuat integritas birokrasi ini dapat memperbaiki penilaian tingkat integritas Pemprov Kalsel yang sebelumnya mendapat “rapor merah” dari KPK pada tahun 2024.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur berencana mewajibkan seluruh Kepala SKPD menandatangani pakta integritas dan melibatkan Inspektorat dalam pengawasan pelaksanaannya. “Mudah-mudahan dengan dilaksanakan pelatihan integritas ini, mereka semua dalam melaksanakan pekerjaannya menjadi lebih baik lagi dengan integritas yang baik,” tuturnya.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme, turut mengapresiasi semangat dan komitmen peserta selama dua hari pelatihan.
Ia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan antikorupsi, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual melalui pendekatan internalisasi nilai integritas.
Gubernur Muhidin juga menegaskan komitmen Pemprov Kalsel untuk bertindak tegas, “Kami akan membuat pakta integritas bersama seluruh Kepala SKPD. Jika ke depan masih ada SKPD yang memperoleh nilai integritas rendah, maka akan dilakukan evaluasi, bahkan penonaktifan dari jabatan jika diperlukan,” tegasnya, dengan harapan seluruh peserta mampu menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Dam/Mzr).
