MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan rapat lanjutan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar di Gedung B Lantai 4 pada Selasa (12/08/25) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman dan Desy Oktavia Sari. Hadir juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin.
Usai pertemuan, H. M. Alpiya Rakhman menyampaikan pihaknya menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia menegaskan efisiensi yang dilakukan tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami telah mencatat poin penting, dengan efisiensi anggaran ini, pelayanan kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan, infrastruktur, maupun bantuan bagi masyarakat miskin, tetap harus berjalan optimal,” ucapnya.
Alpiya menjelaskan, tujuan utama efisiensi adalah memastikan setiap kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terukur dan terarah.
Dengan begitu, penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah. Meskipun menekankan efisiensi, Alpiya memastikan pihaknya tetap membuka ruang bagi SKPD yang memiliki program prioritas.
“Silakan mengajukan program, asalkan masuk akal dan sesuai dengan visi misi gubernur,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menyambut baik komitmen DPRD terhadap efisiensi anggaran.
Ia menegaskan pemerintah daerah sejalan dengan DPRD dalam memastikan optimalisasi penggunaan APBD tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Kami sangat mengapresiasi arahan Banggar DPRD. Efisiensi yang dilakukan bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi justru mengatur agar setiap program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Syarifuddin juga menambahkan, pihaknya akan memastikan setiap SKPD melakukan perencanaan anggaran secara matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Kegiatan yang diusulkan harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan visi misi gubernur, sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya. (Rom/Fad/Mzr).
