MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel hari ini. Agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengungkap sejumlah optimisme terhadap arah pembangunan, namun juga membunyikan alarm terkait kesehatan fiskal daerah, terutama isu defisit dan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Rapat paripurna pada rabu 9 juli yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, menjadi forum di mana delapan fraksi menyuarakan pandangan kritis namun konstruktif mereka. Kehadiran Forkopimda dan pejabat SKPD menunjukkan keseriusan pembahasan anggaran yang akan menentukan arah pembangunan Kalsel di sisa tahun 2025.
Beberapa fraksi, seperti NasDem melalui Umar Sadik dan Golkar lewat Hj. Hariyatie, menyambut baik Raperda Perubahan APBD. Mereka menilai anggaran ini telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian fiskal dan sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya tema “Pemantapan Daya Saing Daerah” dan optimalisasi potensi lokal. Harapannya, perubahan ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja yang lebih terukur.
Namun, semangat optimisme ini dibarengi dengan sorotan tajam dan kekhawatiran dari fraksi lain, dari fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Habib Yahya Assegaf dan Fraksi PAN yang disampaikan oleh Agus Mulia Husin, sepakat menyuarakan perlunya transparansi penganggaran dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Mereka mendesak alokasi yang lebih kuat di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemulihan ekonomi, serta upaya menekan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.
Dari fraksi PKS yang disampaikan Firman Yusi, mendukung peningkatan belanja modal untuk infrastruktur, tetapi mengingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan layanan dasar.
“Ini adalah panggilan untuk investasi yang holistik, tidak hanya fisik,” katanya.
Dari fraksi PKB yang disampaikan dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, menjadi fraksi yang paling vokal terhadap isu fiskal. Mereka mengingatkan keras agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak dijadikan kebiasaan fiskal.
“PKB juga menuntut penjelasan rinci terkait proyek-proyek strategis yang dianggarkan dalam perubahan APBD ini, mengindikasikan kekhawatiran terhadap efisiensi dan prioritas,” sebutnya.
Pandangan Umum Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan yang disampaikan Yudistira Bayu Budjang, menyoroti ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan peningkatan belanja yang menyebabkan defisit. Fraksi ini menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih realistis dan tepat sasaran.
“Ini adalah alarm serius bagi kesehatan keuangan daerah,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Kalsel H. Muhidin, melalui Pj. Sekda Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas pandangan konstruktif dari seluruh fraksi. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti semua catatan dalam pembahasan teknis lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran,” ujar Syarifuddin, memberikan jaminan akan kolaborasi.
Setelah penyampaian pandangan umum ini, Raperda Perubahan APBD 2025 akan masuk ke tahap pembahasan yang lebih rinci di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Tahap ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Pemprov dan DPRD Kalsel untuk membuktikan, Raperda ini dapat menjawab tantangan fiskal, mewujudkan transparansi, dan secara konkret memperkuat daya saing daerah demi kesejahteraan masyarakat Banua. (Rom/Bak/Mzr).
