MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Pada hari ini DPRD Kalsel menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama, pertama, menyoroti Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan memproyeksikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2026.
Proses ini bukan sekadar rutinitas, melainkan cermin pertarungan ide dan akuntabilitas demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, didampingi Wakil Ketua, Desy Oktavia Sari, di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, pada rabu (9/7/25) di Banjarmasin.
Dimulai pukul 10.00 wita rapat ini menjadi panggung bagi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel atas Raperda Perubahan APBD 2025. Para anggota dewan tak segan melontarkan kritik dan saran konstruktif, mulai dari permintaan transparansi lebih lanjut, efektivitas belanja, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Ini menunjukkan fungsi pengawasan DPRD yang aktif dalam memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
“Secara keseluruhan, tanggapan fraksi-fraksi ini mencerminkan semangat kolaborasi namun tetap kritis dalam memastikan APBD Perubahan 2025 dan proyeksi anggaran 2026 benar-benar efektif, transparan, dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” kata Gubernur Muhidin melalui Pj. Sekdaprov Muhammad Syarifuddin.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyampaikan tanggapan dan jawaban atas masukan-masukan tersebut. Dalam pidatonya, Gubernur Muhidin mengapresiasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif, menjanjikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Beberapa poin penting yang disoroti Gubernur, terkait transparansi anggaran, menanggapi Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Habib Yahya Assegaf, Gubernur sepakat, keterbukaan informasi dan kepatuhan pelaporan APBD adalah kunci untuk memastikan anggaran dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.
Pada Fraksi PKS, yang disampaikan Firman Yusi, mengenai kualitas SDM dan pelayanan publik, Gubernur menyatakan komitmen terhadap penggunaan anggaran yang adil dan produktif, terutama dalam penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah.
Evaluasi Keuangan Daerah, menanggapi Fraksi PKB yang disampaikan dr. M. Yadi Mahendra Muhyin dan Demokrat Persatuan Perjuangan yang disampaikan Yudistira Bayu Budjang, menyoroti penurunan pendapatan daerah, penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), dan belanja modal yang belum optimal. Gubernur berjanji catatan ini akan dibahas lebih lanjut, termasuk evaluasi strategi pengelolaan PAD dan mitigasi risiko fiskal.
Di sesi yang sama, Gubernur Muhidin juga memaparkan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini memuat arah kebijakan fiskal daerah, termasuk strategi peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, serta kebutuhan anggaran prioritas untuk mendukung pembangunan SDM, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi. Gubernur berharap dokumen ini dibahas mendalam untuk mencapai kesepahaman.
Rapat paripurna ini menegaskan, masa depan anggaran Kalsel tidak akan mulus tanpa perdebatan konstruktif. Kritik dari DPRD, tanggapan dari Gubernur, serta proyeksi anggaran ke depan menjadi penentu. Apakah Kalsel mampu mengatasi tantangan pembangunan, mencapai tujuan SDGs, dan benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Pertanggungjawaban anggaran bukan hanya angka, melainkan cerminan komitmen. (Ign/Mzr).
