MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Gedung DPRD Kalimantan Selatan mendadak ramai saat Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman datang membawa tiga usulan aturan penting dalam rapat paripurna di DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (18/2/ 2026). Pertemuan besar ini menjadi awal perubahan bagi tata kelola pajak, dana bantuan perusahaan, hingga urusan air tanah di Bumi Lambung Mangkurat.
“Kami mengusulkan tiga aturan baru ini sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman.
Aturan pertama yang dibahas adalah perubahan pajak dan retribusi daerah. Meski aturan ini baru dibuat tahun 2024, pemerintah merasa perlu memperbaiki tarif agar lebih adil dan mampu menambah modal pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan revisi ini bertujuan mengejar pendapatan daerah agar pembangunan ke depan makin lancar, termasuk hasil dari pemutihan pajak kendaraan yang sudah berjalan sukses.
Fokus kedua bergeser pada urusan dana tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan.
“Pemerintah ingin perusahaan tambang maupun sawit yang mengambil hasil bumi Kalsel lebih peduli membantu sekolah, memperbaiki jalan, serta mengentaskan kemiskinan di sekitar wilayah kerja mereka, “ ujar H. Supian, HK.
Aturan tahun 2014 dianggap sudah kuno dan perlu dipertegas agar kontribusi korporasi benar-benar nyata dirasakan warga, bukan sekadar janji di atas kertas.
Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah penyelamatan air tanah. Lewat revisi aturan tahun 2018, pemerintah ingin memastikan hak warga atas air bersih terlindungi.
Perusahaan besar tidak boleh lagi sembarangan menyedot air tanah yang bisa mengakibatkan sumur warga kering.
Penjelasan ini nantinya akan dipelajari lebih dalam oleh para anggota dewan sebelum disahkan menjadi hukum yang kuat bagi seluruh rakyat Kalimantan Selatan. (Ais/Mzr).
