Banjarmasin, mediaprospek.com – Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan melakukan kunjungan audiensi ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu, (7/1/25). Pertemuan ini fokus pada penguatan sinergitas antara pemilik media siber dengan lembaga legislatif guna mengawal pembangunan daerah melalui pemberitaan yang sehat dan edukatif.
Dalam pertemuan tersebut, JMSI Kalsel menyampaikan permohonan dukungan serta kolaborasi strategis terkait berbagai agenda kegiatan yang akan dilaksanakan para pemilik media siber di banua. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Rukhayat, menyatakan pada prinsipnya pihak legislatif menyambut baik inisiatif tersebut.
“Kami mendukung upaya kolaborasi ini, namun tentu segala bentuk dukungan dan permohonan dana kegiatan akan kami pelajari terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar Rais Rukhayat.
Anggota Komisi I, Dirham Zain, mengingatkan pentingnya peran media siber sebagai sumber informasi utama masyarakat modern. Ia menekankan agar insan pers yang bernaung di bawah JMSI tetap memegang teguh kepatutan etika dan menjauhi praktik informasi palsu atau hoaks.
“Jangan sampai ada istilah ‘wartawan bodrex’. Perangkat politik itu tidak hanya ada di Dewan, tapi juga di LSM dan Media. Selama berita itu positif atau berupa kritik yang membangun selama sesuai etika dan kaidah jurnalistik, itu sangat kita hargai,” tegas Dirham.
Senada dengan itu, Habib Abdullah Bahasyim, memberikan analogi pentingnya profesionalisme di kedua belah pihak. “Kalau wartawan jangan sampai ada ‘wartawan bodrex’, maka di Dewan juga jangan sampai kursinya kosong saat bertugas. Kami berharap JMSI bisa menjadi penyeimbang (balance) terhadap berita-berita miring melalui konfirmasi yang akurat,” tambahnya.
Apresiasi juga datang dari anggota Komisi I lainnya, H. Rahimullah dan Novida Sari. Mereka berharap JMSI Kalsel dapat bersinergi dalam menunjang pembangunan daerah melalui pemberitaan yang terkonfirmasi.
“Kehadiran JMSI sangat kami apresiasi. Dengan menjalankan kode etik jurnalistik, setiap berita yang simpang siur bisa diluruskan melalui konfirmasi, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat bersifat mendidik,” jelas mereka.
Dalam audiensi tersebut, pengurus JMSI Kalsel juga menjelaskan sejarah berdirinya organisasi, legalitasnya dari Kemenkumham dan Kemendagri. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi JMSI untuk membangun komunikasi yang baik dengan berbagai instansi pemerintah demi menciptakan iklim informasi yang sehat di Kalimantan Selatan.
Ketua JMSI Kalsel, Anshari Yannoor mengatakan, kunjungan ke DPRD Kalsel ini sekaligus silaturahmi usai membentuk kepengurusan baru. “Kunjungan ini untuk mengenalkan sejauh mana peran serta fungsi JMSI Kalsel sebagai konstituen dewan pers,” ujarnya.
“Kunjungan bertujuan mengenalkan peran serta fungsi JMSI Kalsel sebagai konstituen dewan pers sekaligus instrumen penjaga validitas informasi bagi masyarakat,” katanya.
“Kita punya tanggungjawab untuk menjelaskan kepada masyarakat bedanya media jurnalistik dengan medsos. Jika mencari berita atau ingin informasi bisa dikatakan valid itu bisa melalui media-media yang bernaung di bawah JMSI,” paparnya.
Meskipun begitu kata ia, media siber juga harus melek terhadap perkembangan dunia digital saat ini dengan menjadikan medsos sebagai pendukung untuk menjembatani informasi yang benar dan dapat dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat.
“Medsos disini dapat dijadikan sebagai alat bantu agar informasi di media jurnalistik lebih cepat sampai ke masyarakat,” jelasnya. (Sym/Mzr).
![]()
MediaProspek.com