MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Se-Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam BEM Se-Kalsel mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel pada Rabu, (26/11/25), untuk menyampaikan enam poin tuntutan mendesak, menyoroti isu nasional dan regional.
Sempat terjadi lobi di gerbang, namun pimpinan dewan memutuskan mengakomodasi massa aksi dan memindahkan forum diskusi ke Ruang Rapat Paripurna, sebuah langkah yang dinilai mendinginkan tensi politik hari itu.
“Alhamdulillah dalam keadaan kondusif, karena mahasiswa adalah rakyat kita juga,” ujar Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Supian HK, usai pertemuan.
Ia menjelaskan, forum diskusi rasional lebih baik dilaksanakan di dalam ruangan daripada di depan gedung yang berpotensi memancing emosi massa.
Diskusi ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Alpiya Rakhman dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Tuntutan krusial yang disampaikan aliansi berfokus pada penolakan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai mengandung pasal-pasal berpotensi melanggar HAM, serta mendesak pembatalan rencana Taman Nasional Pegunungan Meratus.
Penolakan Taman Nasional ini didasari kekhawatiran karena dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat dan dilakukan tanpa kajian sosial-lingkungan yang memadai.
Selain isu legislasi dan konservasi, massa aksi juga menyoroti masalah lingkungan di Banua.
Mereka mendesak Pemerintah Provinsi dan aparat penegak hukum untuk menghentikan total tambang ilegal, melakukan penyidikan terbuka terhadap kasus perampasan tanah, serta mendesak audit lingkungan menyeluruh.
Mereka juga menuntut ketersediaan air bersih dan perbaikan infrastruktur rusak akibat tambang, serta menolak implementasi BBM yang dinilai kurang menjamin ketersediaan berkualitas.
Menanggapi rentetan tuntutan, H. Supian HK memastikan dewan akan menindaklanjuti setiap isu.
“Kami tindak lanjuti, karena kami berasal dari rakyat, untuk rakyat, ini adalah kolaborasi yang baik, terima kasih kepada mahasiswa,” tegas Supian HK, seraya berjanji isu-isu nasional akan disalurkan ke Pemerintah Pusat melalui komisi-komisi yang relevan. (Mzr/Ozi).
