MediaProspek.com
Banjarbaru, mediaprospek.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memastikan pengelolaan kas daerah dilakukan secara transparan, terencana, dan bertanggung jawab, dengan setiap rupiah memiliki arah dan manfaat bagi pembangunan daerah, demikian disampaikan di Banjarbaru, Kamis (30/10/2025).
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kalsel, Sri Sutarni, menjelaskan penempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk deposito merupakan langkah yang sah dan diatur peraturan perundang-undangan, “Penempatan dana dalam deposito dilakukan untuk mengelola kas daerah yang belum digunakan dalam jangka pendek agar tetap produktif dan efisien. Namun tetap harus menjamin likuiditas keuangan daerah,” kata Sri.
Per 29 Oktober 2025, saldo kas daerah Pemprov Kalsel tercatat sebesar Rp4,46 triliun, terdiri dari deposito dan giro.
Sri Sutarni menegaskan dana kas daerah ini bukan dana yang menganggur, melainkan telah dialokasikan untuk membiayai proyek pembangunan, pembayaran gaji pegawai, serta mendukung pelayanan publik.
Dasar hukum pengelolaan dana ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang mengizinkan penempatan kas daerah dalam deposito pada bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), seperti Bank Pembangunan Daerah.
Pemerintah daerah wajib menjamin likuiditas keuangannya, berbeda dengan deposito perorangan, sehingga dana kas daerah dapat ditarik oleh Bendahara Umum Daerah kapan pun diperlukan.
Sri juga menjelaskan dana yang masih dalam bentuk deposito bukan karena penundaan atau penahanan dana, melainkan karena pekerjaan belum selesai, pembayaran masih dalam termin, atau proses lelang belum tuntas, di mana semua berjalan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Dengan proses yang profesional, Pemprov Kalsel menjamin keuangan daerah tetap aman, likuid, dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik di Banua. (Rns/Mzr).
