MediaProspek.com
Banjarbaru, mediaprospek.com – Sinergi dan inovasi dalam mewujudkan stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) guna mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, Kamis, (25/9/25) di Banjarbaru.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadzar Majardi menyatakan, penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Kalimantan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergi Bank Indonesia bersama seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan.
“Kita bertekad memperkuat ekosistem pangan lokal demi mewujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional di masa depan, ” katanya.
Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan berkolaborasi memperkuat ekosistem pangan di daerah dalam penyelenggaraan GNPIP Wilayah Kalimantan 2025.
Kegiatan ini mengusung tema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan” .
GNPIP Wilayah Kalimantan memperkenalkan beberapa program strategis yang dirancang untuk menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga, serta memperkuat kapasitas petani, semua demi mendukung percepatan program swasembada pangan.
Langkah utama berfokus pada menjaga kesinambungan pasokan dan distribusi melalui optimalisasi dan perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), disusul dengan pemberian subsidi ongkos angkut yang bersinergi dengan BUMN Logistik.
Komitmen bersama juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kerja sama strategis antara mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Perum Bulog, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, GNPIP memberikan perhatian serius pada penguatan kapasitas serta fasilitasi sarana dan prasarana kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) binaan BI di Wilayah Kalimantan.
“Fokus utama kita melalui GNPIP Kalimantan adalah inovasi produksi dan penguatan kapasitas petani. Program strategis, seperti optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan fasilitasi sarana prasarana bagi Gapoktan, akan terus kita akselerasi. Langkah ini fundamental untuk menjamin ketersediaan pasokan dan percepatan swasembada pangan di wilayah strategis ini, ” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan penyelenggaraan GNPIP ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian inflasi.
Ia menyebut inflasi Kalimantan pada Agustus 2025 tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1% berkat kolaborasi TPIP-TPID dalam menjaga pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi.
Gubernur juga menyoroti pentingnya terobosan padi apung serta haruan estate/kampung gabus sebagai solusi adaptif dan diversifikasi pangan.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan Pemerintah terus mendorong pengendalian inflasi pangan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dengan strategi 4K.
Strategi ini mencakup operasi pasar/gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHP, serta perluasan akses pembiayaan seperti KUR pertanian. Upaya ini turut diperkuat stimulus daya beli masyarakat berupa bantuan pangan dan diskon transportasi.
Sebagai langkah implementasi, penyelenggaraan GNPIP Wilayah Kalimantan dirangkai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID Wilayah Kalimantan.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga strategis, termasuk Perum BULOG dan PT Pelayaran Nasional Indonesia, untuk merumuskan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi yang lebih terarah.
TPIP dan TPID Wilayah Kalimantan bersepakat memprioritaskan penyelesaian isu strategis inflasi.
Rekomendasi yang dihasilkan mencakup percepatan penyaluran beras SPHP untuk stabilisasi harga, optimalisasi peran BUMD dalam efektivitas pengendalian pangan, serta pelaksanaan KAD intra dan antar Kalimantan bersinergi dengan BUMN Logistik untuk memastikan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Komitmen ini ditandai dengan kesepakatan percepatan monitoring program cetak sawah dan optimalisasi lahan guna peningkatan produksi berkelanjutan. (***/Mzr)
