Perangi Kemiskinan Banua, Komisi III DPRD Kalsel Cium Strategi Baru Pusat di Markas BP Taskin

Jakarta, mediaprospek.com – Dalam upaya memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, pada Jumat (10/10/2025).

Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana, ini bertujuan menggali informasi sekaligus berdiskusi mengenai perencanaan strategi serta program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan di Kalimantan Selatan.

Rombongan Komisi III diterima langsung oleh Tenaga Ahli Utama BP Taskin dan jajarannya.

Diskusi fokus membahas berbagai aspek penting, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan kebijakan nasional.

Dina, Tenaga Ahli Madya BP Taskin, menjelaskan pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan arah nasional.

“BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap memberikan pendampingan serta dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya, seraya menambahkan BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional yang dapat dijadikan acuan.

Ia menegaskan BP Taskin terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah, termasuk Kalsel, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk yang telah disusun.

Achmad Maulana menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan penerimaan yang diberikan BP Taskin.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Taskin karena telah memberikan penjelasan yang begitu terang mengenai arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Kami memahami BP Taskin bukan lembaga pengelola program, namun memiliki peran strategis dalam memberikan akses dan dukungan percepatan kebutuhan provinsi maupun kabupaten/kota kepada pemerintah pusat,” jelas Maulana.

Ia menambahkan, langkah konkret selanjutnya akan didorong di tingkat daerah.

“Kami akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin dan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk membahas lebih lanjut arah kebijakan dan langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” tegasnya. (Rom/Bak/Fad).