MediaProspek.com
Banjarbaru, mediaprospek.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di 13 kabupaten/kota di Banjarbaru, Kamis (23/10/25).
Ancaman serangan siber di wilayah Kalsel dilaporkan meningkat signifikan, mencapai 19.701 insiden siber pada September 2025, tertinggi dalam satu tahun terakhir.
Peningkatan ini terjadi seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital. Kalsel sendiri menjadi provinsi kedua di Indonesia yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT), berkat kerja sama seluruh kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim melalui Kepala Bidang Persandian, Sucilianita Akbar, menyatakan, “Potensi serangan justru semakin besar, sebab hari yang aman bisa jadi justru menyimpan ancaman,” ujarnya.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman keamanan siber.
Meskipun tingkat kematangan keamanan informasi Kalsel sudah tinggi dan melampaui target nasional, potensi serangan seperti phishing, malware, hingga kebocoran data, kini juga menyasar institusi pemerintahan.
Oleh karena itu, Diskominfo Kalsel berkomitmen memperkuat peran tim CSIRT agar lebih tanggap dalam menangani ancaman siber yang kian kompleks.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan informasi menjadi hal yang mutlak dilakukan.
Kasus kejahatan siber di Kalsel saat ini didominasi oleh penipuan online, dan antisipasi penting dilakukan dengan tidak mudah tergiur penawaran tidak jelas serta selalu melakukan profiling terhadap pemberi tawaran.
Melalui rapat ini, peserta diharapkan dapat melakukan evaluasi, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber daerah.
Sinergi lintas instansi, termasuk dengan Polda Kalsel yang siap bersinergi dalam upaya pencegahan kejahatan siber, menjadi kunci.
Pemprov Kalsel berharap tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat berjalan aman, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus melindungi data dan layanan publik dari potensi ancaman digital. (Jml/Mzr).
