Kotabaru, mediaprospek.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Alpiya Rahman, menutup rangkaian reses masa sidang III tahun 2025 dengan melaksanakan pertemuan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel VI, Kotabaru Kepulauan, pada Rabu (8/10/2025), yang menjadi titik ke-16 sekaligus penutupnya.
Kegiatan ini menjadi krusial karena “Beberapa wilayah di Kotabaru Daratan dan Kepulauan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi, baik soal jalan, penerangan, fasilitas ibadah, maupun penanganan abrasi pantai yang terus mengikis wilayah pesisir,” jelas Alpiya Rahman menanggapi masukan warga.
Dalam pertemuan penutup reses tersebut, berbagai aspirasi penting masyarakat kembali mengemuka. Isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima menjadi harapan utama yang terus diperjuangkan warga, meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium.
Politisi muda Partai Gerindra itu menegaskan DPRD Kalsel sudah membahas hal ini dan menyatakan dukungan penuh. Selain itu, warga juga mendesak peningkatan infrastruktur jalan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah rawan kecelakaan, serta perbaikan rumah ibadah di Kotabaru Kepulauan.
Tak hanya isu infrastruktur, persoalan lingkungan dan kesejahteraan nelayan turut menjadi fokus. Masyarakat menyampaikan harapan mendesak terkait penanganan abrasi pantai yang semakin mengikis wilayah pesisir Kotabaru.
Kelompok nelayan secara khusus mengharapkan dukungan dan keberpihakan pemerintah provinsi, terutama bagi mereka yang terdampak abrasi dan kesulitan mengakses bantuan perikanan.
Alpiya mengapresiasi tingginya partisipasi aktif masyarakat yang menjadi bukti kuat kepedulian warga terhadap pembangunan daerah.
Alpiya Rahman menyampaikan seluruh aspirasi yang diserap dalam 16 titik reses, dari pemekaran hingga abrasi, akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga.
Ia akan mengkoordinasikan masukan tersebut, memilah mana yang menjadi ranah DPRD Kabupaten Kotabaru dan mana yang menjadi ranah DPRD Provinsi Kalsel.
Ia berharap hasil kegiatan reses ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus membuktikan wakil rakyat hadir dan bekerja nyata di lapangan. (Sal/Rom/Fad).
![]()
MediaProspek.com