MediaProspek.com
Kotabaru, mediaprospek.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rahman, menampung beragam aspirasi krusial masyarakat perbatasan Kalimantan Selatan–Kalimantan Timur saat melaksanakan reses di dua lokasi, Desa Sengayam dan Desa Bungkukan, Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/10/2025).
Dialog langsung antara wakil rakyat dan warga ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan berbagai usulan, mulai dari masalah infrastruktur jalan, pertanian, hingga isu pemekaran daerah.
“Ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas Alpiya mengutip permasalahan kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir akibat minimnya sirkulasi air.
Isu infrastruktur menjadi prioritas mendesak mengingat konektivitas sangat vital bagi daerah perbatasan.
Selain masalah jalan dan jembatan, masyarakat di Kecamatan Pamukan Barat dan Kelumpang Barat juga mengajukan permohonan bantuan bibit perkebunan, penyediaan mesin pencacah rumput untuk peternak, serta akses yang lebih baik terhadap pupuk bersubsidi.
Pamukan Barat yang dikenal sebagai daerah perkebunan menjadikan kebutuhan sarana produksi sangat penting untuk mendukung produktivitas.
Isu lain yang mengemuka mencakup perbaikan wajah perbatasan dengan memperindah gerbang utama, pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rawan kecelakaan di Desa Bungkukan, pengadaan kendaraan pengangkut sampah, hingga peningkatan layanan kesehatan.
Isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima kembali menjadi aspirasi kuat yang disampaikan warga.
Meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, Alpiya Rahman menegaskan perjuangan tidak boleh berhenti.
Ia menambahkan, DPRD Kalsel, khususnya Komisi I, sudah membahas dan menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemekaran ini, memastikan seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan hingga tingkat provinsi melalui forum resmi.
“Inilah bentuk tanggung jawab kami agar suara masyarakat perbatasan benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat pemerintah provinsi,” pungkasnya. (Sar/Zal/Sal).
