MediaProspek.com
Jakarta, mediaprospek.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada hari Jumat (19/9/2025) mengadakan forum Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dan Kementerian Dalam Negeri di Badan Penghubung Provinsi Kalsel.
Komitmen untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 disusun secara transparan dan tepat sasaran, sehingga membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Banua.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, menegaskan masukan dari Kemendagri menjadi pegangan penting bagi DPRD. Forum pembahasan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan perencanaan anggaran dengan regulasi dan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam forum tersebut, Banggar DPRD Kalsel membahas sejumlah isu krusial. Beberapa topik yang menjadi fokus meliputi transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, mandatory budget, serta program-program prioritas pembangunan. Tujuannya adalah memastikan APBD 2026 tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mengakomodir aspirasi masyarakat.
“Kalau melihat dari transfer keuangan daerah, mudah-mudahan di 2026 ruang fiskal kita di Kalimantan Selatan tidak sempit, sehingga bisa diakomodir semuanya,” ujar Muhammad Alpiya Rakhman.
Ia juga menambahkan, “Akan tetapi ketika ada transfer keuangan daerah yang ditunda lagi dari pemerintah pusat, itu kami akan memilih dulu mana yang harus diprioritaskan.”
Saran dan masukan yang diberikan oleh Kemendagri akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam pembahasan APBD 2026 selanjutnya. Hal ini dilakukan agar arah pembangunan daerah dapat lebih terukur dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kalsel.
DPRD Kalsel menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran akan dimaksimalkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan layanan publik. Komitmen ini menunjukkan keseriusan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi demi kesejahteraan warga.
Melalui forum ini, Banggar DPRD Kalsel kembali menegaskan APBD bukan sekadar dokumen belanja, melainkan instrumen vital pembangunan. APBD harus mampu menjadi alat untuk menghadirkan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan. (Zal/Rom/Fad).
