Jakarta, mediaprospek.com– Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada rabu (4/9/25) menyampaikan tujuh tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel ke Gedung DPR RI di Jakarta. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Rakyat Kalsel beberapa hari lalu.
Rombongan pimpinan dan anggota dewan ini diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifkynizami Karsayuda, bersama para anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Kalsel 1 dan 2. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Komisi II DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menyampaikan rasa syukur atas penerimaan hangat. Ia kemudian secara langsung menyerahkan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel yang berskala nasional serta berbagai aspirasi lokal dari masyarakat Banua.
Tujuh tuntutan utama yang disampaikan mencakup efisiensi gaji dan tunjangan DPR, reformasi Polri, pengusutan tuntas kasus Affan Kurniawan, penyelesaian konflik pertambangan dan agraria, evaluasi program strategis beranggaran besar, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Selain itu, para wakil rakyat Kalsel juga menyuarakan aspirasi lokal, seperti penolakan Hutan Meratus menjadi Taman Nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, dan perhatian serius terhadap tenaga honorer, khususnya para guru.
Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifkynizami Karsayuda, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen masyarakat Kalsel yang telah melakukan aksi damai. Ia berjanji akan menindaklanjuti semua tuntutan yang disampaikan.
Usai pertemuan, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK mengungkapkan rasa syukur mendalam. “Alhamdulillah hari ini kami sesuai dengan janji dan diterima oleh Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI lainnya asal Dapil Kalsel. Pada intinya aspirasi yang dituntut oleh elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan semuanya,” pungkas H. Supian. (Rom/Bak/Fad).
![]()
MediaProspek.com