MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Banjarmasin memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap melalui satu posko induk dan tiga pos lapangan. Langkah ini dilakukan untuk merespons kebakaran, melindungi kesehatan warga, serta mendukung pemadaman lintas daerah.
Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla dan dampak kabut asap.
“Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kerja sama seluruh pihak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, disertai upaya perlindungan kesehatan serta dukungan yang memadai bagi petugas di lapangan. Kami akan terus memperkuat upaya penanganan dan perlindungan masyarakat, karena dampak karhutla dan kabut asap tidak boleh dibiarkan mengancam kesehatan, mengganggu pendidikan, maupun menghambat aktivitas warga,” ujarnya, Rabu, (14/10/26) di Banjarmasin.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Banjarmasin, tercatat 71 kejadian kebakaran lahan sejak Juli hingga awal Oktober 2026. Posko induk ditempatkan di Kantor BPBD Kota Banjarmasin, sedangkan tiga pos lapangan berada di Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Personel gabungan disiagakan untuk merespons kebakaran di wilayah kota.
Personel pemadam asal Banjarmasin juga membantu penanganan kebakaran di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Di sisi lain, pemerintah kota membagikan masker dan menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas, untuk melayani warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kondisi udara.
Dampak kabut asap turut dirasakan sektor pendidikan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan sebagai langkah perlindungan peserta didik dari paparan udara berbahaya. Sementara itu, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Banjarmasin sempat mencapai sekitar 2.580 kasus dalam satu pekan pada minggu ke-36 tahun 2026.
Di tengah penanganan tersebut, alokasi bantuan presiden (Banpres) untuk karhutla senilai Rp100 miliar turut menjadi perhatian. Dalam rincian alokasi yang beredar, dana itu disebut dialokasikan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp20 miliar, Kota Banjarbaru Rp15 miliar, Kabupaten Tapin Rp15 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp10 miliar, dan Kabupaten Tanah Bumbu Rp10 miliar. Kota Banjarmasin tidak tercantum dalam rincian tersebut.
Kesiapsiagaan petugas membutuhkan dukungan operasional, termasuk bahan bakar, perawatan armada dan mesin pompa, serta perlengkapan keselamatan. Penanganan karhutla juga memerlukan koordinasi antardaerah karena dampaknya dapat meluas hingga kesehatan, pendidikan, dan aktivitas warga. (Mzr/Nov).
