MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memanggil sejumlah instansi terkait untuk meminta kejelasan berkait mencuatnya tudingan miring dana triliunan rupiah milik Pemprov Kalsel yang tersimpan di Bank Kalsel, bertempat di ruang Komisi III DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (5/11/2025).
Pertemuan tertutup yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, ini turut dihadiri OJK Kalsel, Bank Indonesia, jajaran Direksi Bank Kalsel, serta Kepala BPKAD Pemprov Kalsel.
Isu sentral yang dibahas adalah terkait klaim salah input nomor rekening oleh pihak Bank Kalsel, di mana dana senilai Rp4,7 triliun lebih semula terdata sebagai milik Pemerintah Kota Banjarbaru, tetapi ternyata merupakan milik Pemprov Kalsel.
Usai rapat, Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, menjelaskan sesuai keterangan pihak Bank Indonesia, OJK, dan Bank Kalsel, semua itu hanya kesalahan input.
“Ini hanya kelengahan pekerjanya, bukan salah teknis, sebab kalau salah teknis itu berpotensi disengaja,” ujar Supian HK kepada wartawan.
Ia memastikan dananya tetap ada dan tidak bergeser, sehingga tidak masalah, dan kesalahan input data tersebut saat ini masih dalam investigasi OJK.
Banggar juga menyoroti opini publik mengenai daya serap anggaran yang dinilai kurang optimal.
Supian HK menyatakan masih banyak pekerjaan besar, seperti proyek jembatan panjang Pulau Laut, yang belum selesai dan akan dibayarkan dalam dua bulan ke depan, sehingga nilai sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun 2025 baru akan terlihat di akhir tahun.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Fatkhan, menerangkan penempatan dana di deposito sudah sesuai dengan regulasi PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri No 77 Tahun 2010 untuk manajemen keuangan.
Pihak DPRD berencana kembali memanggil dinas PUPR dan SKPD lainnya untuk mendalami alasan daya serap anggaran yang belum optimal tersebut. (Fik/Mzr).
