MediaProspek.com
Banjarbaru, mediaprospek.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat memimpin rapat koordinasi di Banjarbaru, Senin, (6/10/25).
Penegasan itu didorong keharusan agar tidak ada lagi penundaan yang dapat berimplikasi pada proses hukum di kemudian hari.
Gubernur H. Muhidin menyampaikan, “Jangan sampai ada yang berlarut-larut. Semua temuan BPK harus ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai batas waktu, Desember 2025. Kalau tidak, risikonya bisa masuk ranah hukum, ” ujarnya.
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Sekretariat Daerah, Inspektorat, Kepala Dinas, serta para Esselon 3 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel ini menjadi momentum penekanan disiplin anggaran.
Gubernur H. Muhidin secara khusus meminta seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan temuan BPK wajib menyelesaikan tindak lanjut paling lambat Desember 2025.
Selain itu, H. Muhidin juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menekankan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berkomitmen meningkatkan kinerja dan memperkuat sistem integritas di lingkungan kerja masing-masing.
Tak hanya soal temuan BPK dan integritas, Gubernur H. Muhidin juga menyoroti masalah kedisiplinan perangkat daerah.
Ia secara keras mengingatkan kantor Biro maupun Dinas lingkup Pemprov Kalsel harus selalu aktif dan tidak boleh kosong ditinggalkan pegawai.
“Kemarin ada laporan seperti itu, dan ini tidak boleh terulang lagi,” harapnya, merujuk pada temuan kantor dinas yang kosong.
Ia juga meminta perhatian terhadap kebersihan dan fasilitas kantor. Contohnya, kondisi toilet, lampu, dan perawatan ruang kerja harus selalu diperhatikan, bahkan jika tidak ada anggaran segera diatasi melalui Biro Umum.
Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, Gubernur H. Muhidin menginstruksikan dilakukannya evaluasi rutin terhadap kinerja perangkat daerah. Evaluasi tersebut direncanakan minimal satu kali dalam satu hingga dua bulan.
Ia menandaskan, “Evaluasi berkala ini penting, supaya kita bisa tahu sejauh mana kinerja berjalan, bukan hanya kepala dinas, tetapi juga seluruh jajaran sampai ke bawah, ” pungkasnya. (Rns/Mzr).
