MediaProspek.com
Banjarmasin, mediaprospek.com – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, bersama jajaran Pemerintah Kota menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai pada hari Rabu (01/10).
Wali Kota Yamin menegaskan penandatanganan perjanjian kinerja bukanlah sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dalam melayani masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, para Asisten, Kepala SKPD, Camat, dan Lurah ini menjadi penanda keseriusan Pemkot Banjarmasin dalam merealisasikan visi-misi menjadikan kota yang maju dan sejahtera.
Wali Kota menyampaikan perjanjian kinerja yang ditandatangani tahun ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal ini mencerminkan semangat reformasi birokrasi yang terus digelorakan, di mana kinerja harus diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Wali Kota Yamin menyebut tahun 2025 sebagai tahun penuh tantangan sekaligus peluang.
Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan camat agar menjadikan perjanjian kinerja ini sebagai pedoman kerja harian, serta memastikan seluruh jajaran memahami target yang telah ditetapkan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan mendukung pencapaian target makro Kota Banjarmasin, bukan sekadar bekerja di ruang lingkup masing-masing.
Di akhir sambutannya, Yamin berharap perjanjian kinerja ini dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Banjarmasin.
Dengan komitmen kuat dan kerja keras dari seluruh jajaran, Pemkot Banjarmasin bertekad mewujudkan “tahun kebangkitan kinerja” demi mencapai Banjarmasin Maju Sejahtera.
Seluruh pejabat diminta bekerja maksimal sesuai target yang disepakati untuk menjamin pelayanan publik yang lebih prima. (Mal/Mzr).
