MediaProspek Prospek
Banjarmasin, mediaprospek.com – Prihatin masalah peredaran narkoba di Kalsel semakin membesar, anggota DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mensosialisasikan Perda No 8 Tahun 2023 tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) kepada puluhan wartawan dan warga masyarakat di Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Selasa, (18/2/25).
Menurut Gusti Iskandar, Peraturan daerah (Perda) ini tidak bisa dijalankan sendiri saja, yaitu dengan melibatkan stakeholder yang ada baik itu aparat kepolisian dan segala macam.
“Karena kita menginginkan dengan kondisi Kalsel yang masyarakatnya sangat relegius, kita tidak menginginkan adanya peredaran narkoba itu secara masif, yang terakhir-akhir ini kan juga ada tindakan yang dilakukan aparat kepolisian juga terhadap penyebaran narkoba,” katanya.
Perda ini merupakan payung hukum, ada beberapa kewajiban-kewajiban dari pemerintah daerah, baik kewajiban untuk melakukan koordinasi dan segala macam, termasuk juga kewajiban-kewajiban pemerintah daerah menyediakan fasilitas. Fasilitas terhadap pelayanan kesehatan bagi korban narkoba dan fasilitas rehabilitasi.
Namun sayang ini belum terpenuhi. Banyak kewajiban pemerintah daerah yang dilahirkan yang oleh peraturan daerah yang belum terpenuhi.
“Seperti Pergubnya juga belum ada, kalau Pergubnya sudah ada diterbitkan harusnya kan sudah efektif,” imbuhnya.
Diketahui, biasanya peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan, ini yang sering dilakukan kontrol dan pengawasan, karena Kalsel dulunya termasuk daerah yang hampir tidak terlalu besar peredaran narkoba, sekarang terakhir-akhir ini semakin besar.
“Saya dulu sebagai Ketua KNPI sering mengajak pihak Kepolisian, Kodim dan siapapun untuk melakukan pengawasan dan juga memberikan teguran kepada tempat-tempat hiburan agar memenuhi waktu aturan yang ditetapkan oleh ijin pemerintah daerah, apalagi di bulan puasa ini,” ujarnya.
Pada pengawasan, ada pihak swasta yang sudah memiliki rumah rehabilitasi, kemudian hasil keputusan pengadilan yang memutuskan sesorang harus direhabilitasi, maka Ia harus masuk ke sana untuk direhabilitasi dengan syarat ketentuan-ketentuan administratif yang harus Ia penuhi dan Ia tidak boleh keluar.
“Tapi faktanya yang terjadi Ia masuk sore ini, malamnya boleh pulang asal membayar kewajiban-kewajiban. Yang seperti ini perlu ada pengawasan supaya si orang tempat penyedia tempat rehabilitasi ini tidak main-main dan dia punya kewajiban-kewajiban itu,” ungkapnya.
“Artinya pengawasan di sini yang lemah, makanya sering produk peraturan daerah kita itu kurang pengawasan, “ tambahnya.
Pada anggaran, dana yang dialokasikan untuk pencegahan bahaya narkoba ini ada dukungan DPRD Kalsel.
“Tergantung pemerintah daerah dengan tim TPAD dalam menyusun kebutuhan anggaran, kalau memang kebutuhan anggarannya besar dan ini bersifat urgensi, DPR pasti menyetujui,” sebutnya.
“Jangankan soal pencegahan narkoba, yang kebutuhan yang lain saja kita setujui. Tapi kalau yang menangani narkoba, narkotika ini mengajukan anggarannya kecil, kita kan ya nggak tahu kebutuhannya, kalau mereka tidak mengajukan itu,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Gusti Iskandar ingin Kalsel ini menjadi daerah yang bersih dari narkotika.
“Kalau bersih dari narkotika itu pasti akan membantu pertumbuhan ekonomi Kalsel sendiri. Karena dampak daripada masyarakat yang menggunakan narkoba yang beratnya buat narkoba itu tidak sedikit duitnya,” pungkasnya. (Ais/Mzr).
