Jakarta, mediaprospek.com -Dalam rangka meningkatkan kinerja memfasilitasi tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Prov. Kalsel, sesuai dengan program dan kegiatan tahun 2023, Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel kembali mengajak para jurnalis press room DPRD Kalsel untuk melakukan kaji banding terhadap pengelolaan tugas kehumasan di DPR RI Jakarta Pusat, Kamis, (25/05/23).
“Pada hari ini kami bersama-sama press room melaksanakan studi banding yang diterima oleh kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI, Indra Fahlevi di ruang badan akuntabilitas kinerja negara,” kata Sekwan M Jaini kepada wartawan usai kegiatan.
” Pada kegiatan telah dilakukan tanya jawab, sharing tentang pengelolaan kehumasan yang ada di DPD RI ini,” ujarnya.
Menurut M Jaini, yang paling menarik di DPR RI ini adalah dengan terbentuknya tv parlemen, yang diakomodir dari beberapa komponen, baik itu dari press room ataupun dari mitra eksternal.
Jadi tv parlemen tersebut menginput setiap pembahasan atau permasalahan- permasalahan yang ada di DPR RI.
” Oleh karenanya kami sangat berterimakasih sebesar-besarnya kepada pihak DPR RI khususnya Kepala Biro Pemberitaan atas segala yang telah dipaparkan untuk dapat diterapkan di Kalsel.
Di sini kita juga saling bertukar pendapat, sharing permasalahan-permasahan yang ada dan di tv parlemen kita sudah melihat mulai dari awal ide kreatif sampai kepada proses pemberitaan,” ungkapnya.
Terkait apakah nantinya Setwan DPRD Kalsel akan meniru tv parlemen milik DPR RI, untuk membuat tv parlemen atau dewan tv, M Jaini mengatakan, akan mempelajarinya dan mengkonfirmasi bagaimana formulasinya, baik itu dimulai dari biaya penganggaran, karena fungsi kami sekretariat DPRD menformulasikan anggaran menyangkut tentang kedewanan dan semuanya akan kami kaji ulang,” imbuh M Jaini.
Di sisi lain Indra Fahlevi mengatakan, di sekretariat DPR RI memang tugas utama adalah pengelolaan media, terutama media internal, media cetak, online atau web, media sosial, televisi, radio, majalah dan buletin.
“Sudah menjadi tugas kami dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja DPR dengan melakukan kolaborasi dengan media eksternal dan di DPR ini memang ada press roomnya yang disebut dengan koordinatoriat kewartawan parlemen (KWP) sebagai mitra kerja dalam menyampaikan informasi dan berita kepada publik tentang DPR.
Untuk menjadi press room di DPR RI
tidaklah susah, yaitu medianya sudah terakreditasi dari dewan pers, jurnalisnya selain ada surat tugas dari media yang bersangkutan, ia juga menjadi salah satu asosiasi jurnalis di Indonesia. Yang berikutnya adalah proses registrasi di pengurus KWP untuk mendapatkan nomor registernya.
“Dengan itu kita bukan hanya sekedar mengontrol dalam arti apa yang diberitakan tetapi juga teman-teman bisa lebih leluasa dalam melakukan tugasnya di komplek DPR RI ini,” jelasnya.
“Ketika kita merangkul media sebenarnya kita meminta bantuan mereka untuk sama-sama memberitakan yang baik dari DPR, tentu dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman media eksternal. Kita terus membangun komunikasi dan juga selalu memberikan apresiasi kepada mereka yang telah membantu,” sebutnya.
Mengenai kritikan media tentunya harus ada solusi komunikasi dan klarifikasi agar supaya ke depannya bisa ikut memberitakan informasi-informasi yang baik dan positif dari DPR RI, sehingga masyarakat tahu bahwa DPR RI ini bekerja untuk rakyat, karena sekarang mulai terbuka apalagi streaming. Teman-teman tentu tahu kalau misalnya ada yang terkait dengan kepentingan masyarakat, tinggal buka kanal YouTube DPR RI, sudah kita tinggal lihat komisi berapa yang mau kita lihat,” terangnya
Biro pemberitaan merupakan corong dari DPR RI untuk menyampaikan informasi tentang kinerja DPR RI kepada masyarakat. Media DPR RI terus melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi serta melakukan edukasi sehingga masyarakat mengetahuinya. “Persoalannya kan mereka tidak tahu, persepsi itu kan muncul dari banyak hal,” tandasnya.
“Kita harus memperbaiki bagaimana komunikasi yang baik dengan para media, kita juga membangun relasi dan menyampaikan informasi kepada teman-teman milineal dengan berbagai platform yang hari ini medsos menjadi satu platform yang menjadi rujukan teman-teman.
Terhadap berita-berita hoak, tentunya kita menolak dan mengklarifikasi dengan data atau konferensi pers dengan menghadirkan instansi terkait.
” Maka di sini sebaiknya masyarakat harus paham juga, ini loh sebenarnya, yang kita tolak adalah berita hoaks,” pungkasnya. (Ais/Mzr)