Karena Optimalisasi Anggaran, Progres Pengerjaan Proyek Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru-Batulicin Baru 25 Persen

Banjarmasin, mediaprospek.com-Karena adanya optimalisasi anggaran dari Pemprov Kalsel, proyek jalan bebas hambatan (Tol) yang menghubungkan antara Banjarbaru-Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), ternyata progresnya (perkembangan) baru 25 persen. Pengerjaan proyek jalan sebesar Rp25 milyar tersebut oleh Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel sejak 2019 hingga 2022 dengan anggaran APBD Kalsel baru terselesaikan sepanjang 25 kilometer.

“Agar bisa menyelesaikan secepatnya jalan itu, kami tidak bisa berbuat banyak, karena ada optimalisasi anggaran dari Pemprov Kalsel,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, HM Rosehan Noor Bahri, SH, kepada wartawan di sela buka puasa bersama (bukber) di Taher Square Banjarmasin, Sabtu (15/4/2023).

Selain itu kondisi jalan yang berolaksi di Aranio itu belum sepenuhnya selesai dikerjakan, meski kemarin ada video viral yang menyatakan pembangunan jalan bebas hambatan itu sudah selesai. Kemarin viral ada video di instagram, jalan bebas hambatan itu sudah selesai, “Saya tegaskan bahwa sebetulnya belum selesai,” ujarnya.

Oleh karenanya Ia mengharapkan, di tahun 2024 mendatang atau di akhir masa jabatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor, proyek jalan tersebut bisa diselesaikan demi kepentingan masyarakat Banua.

“Sebab itu kami berharap kepada Pemprov Kalsel di penghujung masa jabatan Pak Sahbirin 2023 dan 2024 pelaksanaannya bisa lebih maksimal sehingga menjadi kenangan yang indah bagi beliau mengakhiri masa jabatannya,” tandasnya.

“Mudah-mudahan 2024 bisa terselesaikan, karena itu sebuah kebanggaan bagi kita bisa menghemat jarak tempuh sekitar 2,5 jam ke Batulicin, jauh dibandingkan saat ini bila melewati Pelaihari, Kintap hingga ke Batulicin,” terangnya.

Mantan Wakil Gubernur Kalsel ini berharap pada saat Paman Birin menyelesaikan tugasnya nanti agar tidak ada proyek-proyek yang terutang.

“Kita di Komisi III DPRD Provinsi Kalsel maksimal mengawal karena itu untuk kepentingan masyarakat Banua,” pungkasnya. (Sop/Mzr)