Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar (kiri), saat menyerahkan LKPj TA 2022 kepada Ketua DPRD Kalsel H.Supian HK (kanan), dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang digelar pada Rabu (29/3) pagi. (Foto/humasdprdkalsel)

Pendapatan Daerah Kalsel Melebihi Target

Banjarmasin, mediaprospek.com – Pendapatan daerah Provinsi Kalsel tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp 7.854.987.591.281,00 telah terealisasi sebesar Rp 9.085.722.834.734,26 atau tercapai 115,67 persen. Hal tersebut menunjukkan pendapatan daerah pada tahun lalu mengalami kenaikan yang fantastis.

“Selain itu, dari total pendapatan daerah, unsur pendapatan asli daerah juga telah melebihi target, yakni dari Rp 4.283.778.245.861,00. Dari target ini, tercapai sebesar Rp 4.558.302.637.427,26,” kata Gubernur Kalsel melalui Sekda Provinsi Kalsel, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T. saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah akhir tahun anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang digelar pada Rabu (29/3) pagi.

Untuk laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022, terlihat cukup baik dan berada di angka 5,11 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan, yakni pada kisaran 4,0 hingga 4,5 persen.

“Alhamdulillah secara umum melebihi target. Kita sudah sampaikan ke DPRD untuk dibahas dan kita berharap dapat masukan yang konstruktif dari DPRD sehingga hal-hal yang masih kurang bisa kita perbaiki bersama,” ujar Roy Rizali.

Ketua DPRD Kalsel, DR. (HC.) H. Supian HK, S.H., M.H., mengatakan setelah LKPj disampaikan, pembahasan akan dilanjutkan oleh DPRD dan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Panitia Khusus nantinya bertugas melakukan pembahasan dan menyusun suatu rekomendasi yang akan disampaikan kepada kepala daerah dalam Rapat Paripurna Dewan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan,” ucapnya.

Dalam rapat paripurna (Rabu/03/23) pada penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah provinsi Kalimantan Selatan akhir tahun anggaran 2022, Gubernur H.Sahbirin Noor, mengatakan di tahun 2022 yang lalu, provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan perda nomor 2 tahun 2022 tentang RPJMD provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Visi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kalsel Maju, (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan).

H.Sahbirin Noor memaparkan, fokus pembangunan Kalsel pada 2022 diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan, serta penanganan covid 19. Enam fokus rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022, diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, hilirisasi industri, penguatan sarana prasarana perekonomian melalui peningkatan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, fokus pembangunan daerah juga diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan reformasi birokrasi, serta pengembangan kalimantan selatan, sebagai pintu gerbang ibu kota negara.

Adapun LKPJ akhir tahun anggaran 2022 sebagai berikut :
Pendapatan daerah provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 7.854.987.591.281,00 dari target yang telah ditetapkan, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 9.085.722.834.734,26 atau tercapai 115,67 persen.

Dari total pendapatan daerah, unsur pendapatan asli daerah juga telah melebihi target dari Rp 4.283.778.245.861,00
dari target ini, tercapai sebesar Rp. 4.558.302.637.427,26 unsur pendapatan transfer tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 3.514.059.682.172,00 terealisasi sebesar Rp. 4.456.279.444.643,00 atau terealisasi sebesar 126,81 persen.

Selanjutnya, unsur lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp. 57.149.663.248,00 terealisasi melebihi target sebesar Rp. 71.140.752.664,00.

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBD provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :
Alokasi belanja daerah dari Rp 8.124.238.868.331,00. Belanja daerah tahun anggaran 2022 tersebut, terealisasi sebesar Rp. 7.341.779.488.457,91 sebesar 90,37 persen.

Beberapa capaian indikator makro pembangunan Kalimantan Selatan selama tahun 2022.
Indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai angka 71,84, persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 yang mencapai angka 71,28 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022, terlihat cukup baik dan berada di angka 5,11 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan, yakni di kisaran 4,0 hingga 4,5 persen.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan, tercatat diangka 4,61 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka capaian 4,56 persen. Meskipun naik, Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menjadi provinsi, dengan persentase kemiskinan paling rendah di regional Kalimantan dan terendah kedua se-Indonesia setelah provinsi Bali, berdasarkan data per September 2022, yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Kalsel. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 9,57 persen.

Sedangkan dari segi pemerataan kesejahteraan, capaian Kalimantan Selatan cukup baik, yang ditunjukkan oleh indeks gini pada tahun 2022 yakni di angka 0,309, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,325.
Di sektor ketenagakerjaan juga dapat dilihat, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 adalah 4,74 persen, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 4,95 persen.

“Meski beberapa sektor pembangunan terdampak situasi perekonomian global, khususnya terkait kenaikan inflasi. sepanjang tahun 2022 seluruh daerah indonesia, termasuk provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global. Meskipun demikian, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya mengejar target-target pembangunan yang telah ditetapkan,” kata Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin ini.

Beberapa capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah ini, juga telah menghasilkan 21 penghargaan tingkat nasional yang diraih pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
Diantaranya penghargaan predikat A SAKIP ketiga kalinya, penghargaan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah selama sembilan kali berturut-turut, penghargaan implementasi manajemen asn terbaik, peringkat ketiga atas capaian dalam implementasi penerapan manajemen kinerja dan beberapa penghargaan lainnya.

“Mekanisme penyampaian LKPJ ini, diharapkan menjadi momentum untuk evaluasi, melalui masukan yang konstruktif dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan daerah. Tentu, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, akan terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Paman Birin. (Mzr/Ais/).

Loading

Check Also

Jelang Bulan Puasa, Semua Pihak Upayakan Gencatan Senjata di Gaza

Jakarta, Mediaprospek.com – Meski gencatan senjata adalah langkah yang tidak disetujui Perdana Menteri Israel Benyamin …