Para Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel melakukan aksi demo menolak 34 pasal RKUHP yang dianggap kontroversial. (Foto/Mzr)

Aliansi Rakyat Kalsel Tolak RKUHP

Banjarmasin, mediaprospek.com –Aliansi Rakyat Kalsel yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan BEM se-Kalsel kembali menggelar aksi demo terkait pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI hari ini, di Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (6/12/2022) siang.

RKUHP yang disusun pemerintah pusat dan DPR RI dinilai masih mengandung pasal-pasal kontroversial sehingga harus perlu dikoreksi kembali. Oleh karenanya Aliansi Rakyat Kalsel meminta dengan tegas sikap DPRD Kalsel untuk menyampaikan ke pusat, agar juga menolak RKUHP itu. Hingga nanti dikeluarkannya ketentuan-ketentuan umumnya agar tidak menimbulkan penafsiran yang lain.

“Beberapa pasal yang diduga bermasalah di RKUHP di antaranya Pasal 218-220 (penghinaan terhadap harkat dan martabat Presiden), Pasal 240-241 (pidana terhadap penghinaan terhadap kekuasaan sah)/ Pasal 357 dan 359 (pidana terhadap pelanggaran ketertiban umum). “Pasal-pasal ini masih kontroversial dan bakal mengancam terhadap aktivitas dalam berdemokrasi oleh warga negara,” kata Koordinator aksi, Rizky Nugroho Fitrianto dalam orasinya.

Rizky dan kawan-kawan menilai, sejumlah pasal RKUHP ini sangat menciderai semangat dan membangun demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Berbagai motif sanksi pidana yang terkandung pada RKUHP merupakan peringatan awal kemunduran proses demokrasi pasca reformasi 1998.

“Jika benar disahkan DPR RI bersama pemerintah, jelas para aktivis, mahasiswa dan warga yang kritis atau sering protes, akan menjadi target,” ucap Rizky Nugroho.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas yang menghadapi demo terkait tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel dan BEM se-Kalsel ini kepada Prospek, mengatakan, pada tanggal 6 Juni 2022 lalu DPRD Kalsel sudah menyampaikan tuntutuan mahasiswa ke DPR RI, di mana ada 14 pasal yang krusial yang harus dikoreksi kembali atau pasal-pasal itu dicabut.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas saat menghadapi demo Aliansi Rakyat Kalsel dan BEM Sekalsel. (foto/Ist)

“Tetapi hari ini tuntutan mereka bertambah menjadi 34 pasal dan itu kita akomodir, untuk menjadi tuntutan Kalsel dalam rangka pembatalan KUHP. Akan tetapi ada permintaan yang mungkin tidak bisa saya lakukan selaku anggota DPR, untuk memenuhi keinginan mereka. Keinginan mereka tersebut adalah agar saya dianggap kolektif kolegial di DPR ini untuk menerima dan menandatangani pernyataan tuntutan tersebut,” kata Suripno Sumas.

“Nah pernyataan yang ketiga ini saya tolak, karena secara persepsi pengertian kolektif kologial yang diasumsikan oleh mahasiswa itu berbeda dengan apa yang dimaksud kolektif kolegial di DPR . Saya bisa menerima mereka, namun untuk membuat satu keputusan tuntutan itu adalah hak pimpinan. Pimpinan itu kolektif kolegial itu, bisa Ketua, bisa wakil ketua I, II dan III. Tetapi kalau anggotanya tidak berhak, anggota hanya cukup sampai pada menyampaikan saja. Karena tuntutan ini dipaksakan, maka sikap saya adalah tidak menerima dan saya memutuskan pertemuan ini selesai,” pungkas Suripno Sumas.

Sebelumnya, saat ratusan mahasiswa mulai melakukan demo, telah diberitahukan oleh pihak kepolisian, para pejabat Legislatif tidak berada di Gedung Dewan, karena sedang melaksanakan sosialisasi perda. Namun para pedemo terus memaksa untuk ditemui yang saat itu hanya dihadapi para staff Dewan. (Ais/Mzr).

Check Also

Meriahkan HUT ke-15, DPD Gerindra Kalsel Gelar Senam Zumba Party

Banjarmasin, mediaprospek.com – Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel, Hj. Mariana menggelar senam zumba di Halaman …