MediaProspek Prospek
Jakarta, mediaprospek.com – Kurikulum Merdeka yang baru diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sempat menuai pro dan kontra serta menimbulkan kegelisahan di dunia pendidikan Indonesia. Pasalnya, seperti yang dilansir tempo.co kurikulum tersebut dikhawatirkan akan menjadikan para pengajar dan murid sebagai kelinci percobaan sistem pendidikan.
Oleh karenanya Komisi IV DPRD Kalsel mendatangi ke Kemendikbudristek untuk mempertanyakan bagaimana penerapan kurikulum tersebut ke daerah.
“Mengenai kurikulum merdeka ini, bagaimana kami mensinkronisasikannya ke daerah dan bagaimana kami sebagai pemegang kewenangan di Kalsel bisa memberikan informasi yang benar,” kata Gina Mariati selaku pimpinan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel saat mendatangi Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen Paud Dikdasmen) Kemendikbud Dikti RI (Senin, 28/11).
Lebih lanjut Gina menekankan, untuk menyampaikan informasi yang benar sangat sangat penting sebagai anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Kami butuh support, karena saat bertemu masyarakat, ketika ada masalah, kami tidak hanya sekedar memberikan harapan tetapi tindakan yang nyata sebagai solusi di daerah,” imbuh wakil ketua Komisi IV ini.
Saat ini dikonfirmasi Pemprov Kalsel, melalui Dinas Pendidikan telah menerapkan Kurikulum Merdeka kepada seluruh SMK yang ada di Kalsel, disinggung mengenai itu Abdul Hasib Salim anggota Komisi IV menilai, hal itu boleh-boleh saja.
“Kalaupun tadi dari Dinas Pendidikan Kalsel sepertinya mewajibkan untuk melaksanakan, tetapi sebenarnya tidak seperti itu, karena diserahkan kepada unit masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada,” tandasnya.
Meskipun demikian Hasib berharap jika kurikulum dilaksanakan secara utuh akan berdampak baik bagi dunia pendidikan di Kalsel. “Mudah-mudahan Kalimantan Selatan nantinya akan menjadi contoh untuk penerapan kurikulum dan kami siap mendukung dan kita akan melihat kemampuan sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum ini,” jelasnya.
Di sisi lain Fauzi Eko Pranyono Kepala Pokja Inovasi dan Transformasi Ditjen Paud Dikdasmen menjelaskan, Kurikulum Merdeka diluncurkan sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila yang merupakan pilihan saja.
“Kurikulum Merdeka masih berupa opsi bukan kewajiban, opsinya bisa berubah, bisa mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi, jadi tidak dipaksakan, silahkan satuan pendidikan memilih sesuai kondisi dan kebutuhannya jangan ada interfensi, mereka yang tahu kebutuhan mereka silahkan,” pungkasnya. (Yud/Mzr).
