Wakil Gubernur Kalsel H. Muhidin pada rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu, (16/03/2022), di Banjarmasin, (Foto/HumasDPRDKalsel)

Pertahankan Bank Kalsel Tetap Jadi Bank Umum, Pemprov Ajukan Raperda Penambahan Penyertaan Modal

Banjarmasin, mediaprospek.com – Pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi Kalimantan Selatan kepada perseroan terbatas bank pembangunan daerah Kalimantan Selatan (PT Bank Kalsel) ke DPRD Kalsel, erat kaitannya dengan dinamika perekonomian serta teknologi informasi domestik dan global, sehingga diperlukan penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional yang bertujuan untuk mendukung stabilitas dan optimalkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Seperti kita ketahui bersama, berdasarkan ketentuan pasal 304 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, berupa uang dan/atau barang milik daerah,” kata Wakil Gubernur Kalsel H. Muhidin saat membacakan penjelasan Gubernur terhadap Raperda penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi Kalimantan Selatan kepada perseroan terbatas bank pembangunan daerah Kalimantan Selatan, pada rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu, (16/03/2022), di Banjarmasin.

H. Muhidin menjelaskan, untuk memenuhi amanat ketentuan pasal 8 peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum, perlu dilakukan peningkatan modal oleh perseroan terbatas bank pembangunan daerah Kalimantan Selatan untuk tetap menjadi bentuk bank umum, yang mana modal inti minimum (MIM) bank umum dan bank milik  pemerintah  daerah paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, lanjut H. Muhidin, pemerintah daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan di bidang perekonomian. Salah satu upaya tersebut  adalah  dengan melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan demikian BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.

“Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal, sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan          fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah,” tandas H. Muhidin.

Pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan.

“Pemberian dana penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi perusahaan daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola pemerintah daerah dalam keuangan daerah,” akhir H. Muhidin.  (Ais/Mzr).

Loading

Check Also

Donald Trump Terluka, Biden Mengutuk, Berikut Fakta-fakta Insiden Penembakan Itu

Jakarta, Mediaprospek.com – Sejumlah fakta pun terkonfirmasi terkait kandidat Presiden AS Donald Trump yang menjadi …