Ketua DPRD Kalsel DR. (HC) H. Supian, HK. S.H. M.H (kiri) dan (kanan) Ketua DPRD Tanbu, H. Supiansyah ZA, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (24/2/22). (Foto/Ist).

Hindari Korupsi, Dewan Kalsel segera Lakukan Langkah-langkah Evaluasi dan Antisipasi sesuai Aturan UU

Banjarmasin, mediaprospek.com—Melihat banyaknya kepala daerah di awal tahun 2022 yang ditangkap KPK termasuk Kalsel, maka DPRD Kalsel selaku pelaksana atau pengguna anggaran akan melakukan langkah-langkah yang harus dievaluasi.

Sesuai kewenangannya, evaluasi akan dilakukan saat pembahasan APBD murni ataupun di APBD Perubahan (APBD P) dengan tetap dilakukan fungsi kontrol sesuai aturan-aturan yang ada dalam UU guna menghindari hal-hal yang bersifat melanggar hukum.

“Oleh karenanya kami akan mewaspadai dengan kebijakan-kebijakan yang ada agar tetap mengacu kepada aturan UU, “ kata Ketua DPRD Kalsel DR. (HC) H. Supian, HK. S.H. M.H, kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja bersama, Mendagri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/1/2022) di Banjarmasin.

“Antisipasinya adalah dengan menerapkan peraturan yang sudah ada dalam UU, Tata Tertib, Perda dan Pergub, di mana artinya semuanya harus sesuai dengan aturan.  Kalau ada hal –hal yang di luar aturan maka akan berakibat pada pelanggaran hukum, oleh karena itu jangan sampai ada yang coba-coba untuk melangganya,” ujarnya.

Ketua DPRD Tanbu, H. Supiansyah ZA, menambahkan, kita juga akan mematuhi apa-apa yang sudah disampaikan oleh Mendagri, Ketua KPK dan LKPP, agar tidak terjebak ke arah hal-hal untuk melakukan korupsi. Maka kebijakan-kebijakan perlu diwaspadai jangan sampai mengarah kepada perbuatan korupsi.

“Oleh karena DPRD hanya pada pembahasan anggaran, maka di bidang kewenangan inilah yang akan diterapkan sesuai aturan,” terangnya.

“Juga kami sangat setuju dari LKPP yang menyarankan agar setiap daerah kabupaten menerapkan e katalog lokal agar supaya di daerah itu dapat menambah pendapatan dan dapat memberdayakan ekonominya di masing-masing daerah,” imbuhnya.

Keuntungan e katalog lokal daerah ini, ujar H. Supiansyah ZA, adalah dapat mengurangi potensi daerah untuk melakukan korupsi. Kedua produk daerah yang dimanfaatkan Pemda dalam hal ini APBD daerah, digunakan secara terbuka dan transfaran. Selain itu berfungsi untuk efesiensi juga menekan korupsi.

Diketahui, penyebab pertama korupsi adalah masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi. Termasuk di dalamnya, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan.

Oleh karena itu, perlunya penerapan sistem administasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik. Dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan. Inilah yang akan memunculkan konsep smart city, smart government dan e-government.

Penyebab kedua, yakni terkait dengan kurangnya integritas yang dimiliki individu, sehingga memunculkan tindakan korupsi. Disertai dengan kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh penyelenggara negara.

Karena itu, aspek kesejahteraan perlu dipikirkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Meski hal itu juga tidak sepenuhnya menjamin mampu menghilangkan perilaku korup.

Penyebab ketiga, yakni terkait dengan budaya (culture). Seringkali ditemukan praktik-praktik yang salah, tapi dianggap benar karena kebiasaan. Budaya-budaya (korupsi) harus dipotong dan ini memerlukan kekompakan dari atas sampai dengan bawah, memiliki satu mindset dan frekuensi yang sama.

Tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karena dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan ASN juga akan ikut meningkat.

Penyebab-penyebab tersebut perlu diatasi dengan kekompakan dari struktur paling atas hingga jajaran yang di bawah. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tergerusnya kepercayaan publik ini juga dapat menghambat pembangunan. Tak hanya itu, hal ini juga dapat mengganggu sistem pemerintahan sebagai tulang punggung jalannya administrasi pemerintahan dan kenegaraan. (Ais/Mzr).

Loading

Check Also

Gol Salto Junior Lionel Messi di Timnas Argentina Raih Terbaik di Liga Inggris 2023-2024

Mediaprospek.com – Gol Alejandro Garnacho tercipta saat Manchester United bertamu ke Everton pada pekan ke-13 …