Raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disahkan DPRD Kalsel menjadi Perda diserahkan oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, S.T. M.T,  (tengah) kepada Ketua DPRD Kalsel, DR (HC). H. Supian, HK, S.H.M.H, disaksikan Waket DPRD Kalsel M. Syaripuddin, S.E, M.A.P dan sejumlah anggota yang hadir, (Foto/Ozi/Amg/Sar)

Gubernur dan Dewan Sepakat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Banjarmasin, mediaprospek.com— Dalam rangka percepatan digitalisasi di lingkungan Pemprov Kalsel, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, karena sistem ini mampu membangun kepemerintahan yang baik, profesional, kerja yang cepat dan akurat. Digitalisasi di Kalsel sudah diterapkan, seperti dengan adanya Dinas Kominfo di masing-masing daerah kabupaten. Pemprov juga telah bekerjasama dengan BPKP dengan memanfaatkan beberapa aplikasi yang tadinya masing-masing di SKPD, sekarang digabungkan menjadi satu aplikasi.

Hal itu termaktub dalam pendapat akhir Gubernur yang dibacakan Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, pada rapat paripurna DPRD Kalsel terhadap rancangan peraturan daerah provinsi kalimantan selatan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, Rabu, (12/1/22) di ruang rapat DPRD provinsi Kalimantan Selatan.

“Birokrasi dengan pendekatan sistem elektronik dapat meningkatkan reputasi pemerintah dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Raperda ini nantinya akan menjadi payung hukum, yang mendorong percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di berbagai instansi pemerintahan, di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan  Selatan,” ujar Roy.

Usai rapat paripurna, Roy kepada wartawan mengatakan, terkait dengan percepatan digitalisasi memang menjadi prioritas Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Sekarang informasi dan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone, handphone, mulai dari absensi sampai kepada penilaian kinerja. Kemudian aplikasi juga dapat digunakan pada saat antrean online ke rumah sakit sampai kepada pengambilan resep, kelengkapan pembayaran BPJS dan sebagainya.

 

Rapat paripurna masa sidang ke-1, Rabu, (12/2/22) dengan agenda agenda pertama, penetapan perubahan agenda DPRD bulan januari 2022, Agenda kedua, Pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi perda, Agenda Ketiga, pendapat akhir Gubernur atas pengambilan keputusan perda. (Foto/Ozi/Amg/Sar)

 

“Itu sudah kita terapkan dan hampir semua SKPD sudah kita minta untuk membuat inovasi-inovasi terkait dengan digitalisasi, mempermudah, mempercepat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat khususnya,” kata Roy.

Ditanyakan mengenai banyaknya perda yang belum ada Pergubnya, Roy menjawab, nantinya Biro Hukum akan melakukan evaluasi perda apa saja yang sudah ada dan mana saja yang belum ada Pergub maupun petunjuk teknisnya, agar segera ditindaklanjuti untuk dibuat Pergubnya.

“Kita akan buat skala prioritas mana-mana yang prioritas, mana yang harus segera, khususnya terkait dengan peningkatan PAD dan sebagainya itu menjadi prioritas kita,” tandas Roy.

Diminta tanggapannya mengenai banjir di Hulu Sungai Tengah, Barabai, Roy mengatakan, pada prinsipnya Pemprov sudah mengingatkan agar setiap daerah kabupaten punya mitigasi bencana dalam memetakan titik-titik yang rawan banjir, untuk antisipasi kondisi cuaca yang ekstrim, sehingga di levelnya penanganan banjir tidak hanya di pemerintah Provinsi dan Kabupaten saja tetapi sudah sampai ke level desa.

“Desa yang rawan bencana, sudah bisa dimitigasi, apa-apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan bila terjadi banjir, bagaimana evakuasi warganya, bagaimana terkait makan minum dan sebagainya. Kita minta sampai ke level desa agar dilakukan mitigasi,” ujar Roy.

Ketua DPRD Kalsel Dr. H Supian HK, S.H. M.H, mengatakan, apa yang disampaikan oleh Sekda untuk percepatan digitalisasi di lingkungan Pemprov Kalsel, mengharapkan untuk sesegeranya prosesnya.  Begitu juga untuk Perda harus dikeluarkan Pergubnya. Mungkin nanti evaluasi kinerja lebih khusus kepada Biro Hukum. “Kita juga belum mencek Perda mana yang belum dipergubkan, namun secepat mungkin akan segera ditindak lanjuti,” katanya.

“Mengenai penanganan banjir di HST, Supian, HK, menghimbau kepada stakeholder terkait supaya jangan dibebankan kepada satu kelompok saja, tetapi harus bekerjasama untuk menanganinya. Pihak yang terkait di SKPD walaupun tidak membidangi tapi bisa turut serta untuk memberikan support untuk mempercepat mengatasi banjir, tandasnya.

Ditanyakan mengenai masalah sengketa PT TCT dan PT AGM, Supian HK menjawab, “Saya rasa itu sudah selesai. Kalaupun jalan Hauling yang ditutup oleh PT. TCT masih belum dibuka, itu kan ranahnya sudah jelas, pihak PT. AGM sudah memberi penawaran Rp16 ribu yang telah disetujui oleh pihak TCT. Kalau sudah disetujui tidak ada masalah lagi,” imbuhnya. (Ais.Mzr)

Check Also

Kylian Mbappe Perpanjang Kontraknya di PSG Karena Masih Terobsesi Gelar Juara Liga Champions

Jakarta, Mediaprospek.com – Trofi ‘Si Kuping Besar’ alias piala Liga Champions jadi obsesi penyerang Paris …