Dewan Pendidikan Kalsel ketika menyampaikan permasalahan mutu pendidikan di Kalsel, Kamis, (13/2/22) di Banjarmasin.  (foto/Mzr)

Dewan Pendidikan Sampaikan Permasalahan Rendahnya Mutu Pendidikan di Kalsel ke Komisi IV

Banjarmasin, mediaprospek.com—Banyaknya permasalahan menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di Kalsel selama ini. Selain itu faktor anggaran dan semangat untuk memajukan dunia pendidikan dirasa sangat kurang. Disamping tidak adanya grand desain pendidikan, masalah kondisi juga menjadi penyebab utama selama ini, di mana satuan pendidikan 90 persen berada di daerah pinggiran/kabupaten. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kalsel Prof. Dr. Hadin Muhjad, S.H, M.H, saat audensi dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Kamis, (13/2/21) di Banjarmasin.

Salah satu anggota Dewan Pendidikan Kalsel, Iriansyah, selaku praktisi, menyatakan, Dewan Pendidikan Kalsel telah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan dari apa-apa yang telah disampaikan Dewan Pendidikan Kalsel bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kab/kota sudah untuk disampaikan ke komisi IV DPRD Kalsel.

Yang kedua, kata Iriansyah, mengenai grand desain pendidikan yang selama dua periode ini tidak bisa diwujudkan. Dewan Pendidikan Kalsel meminta DPRD Kalsel agar bersama-sama mendorong Dinas Pendidikan agar bisa mengembangkannya, karena sudah beberapa tahun ini, Kalsel selalu  ketinggalan dibandingkan provinsi Kalimantan Tengah dan  Kalimantan Timur.

Kalsel berada di urutan bawah, hal ini disebabkan karena tidak adanya perencanaan dan rencana strateginya. Padahal menurut H.Iriansyah, hanya dua pokok saja yang seharusnya dikembangkan. Yaitu pertama adalah bagaimana mengembangkan perluasan akses, namun tidak ada juga tahapannya. Dan berapa persen anggaran kalau mau meningkatkan IPM, harusnya ada penambahan anggaran, namun ternyata tidak ada juga . “Oleh karenanya marilah kita sama-sama mempush/mendorong ini,” ujar Iriansyah

Yang kedua, lanjut Irinasyah, adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk mencapai IKU adalah yang paling penting bagaimana meningkatkan kualitas kopetensi pendidik, yaitu tenaga kependidikan dan pembelajarannya. Sejalan dengan kurikulum paradigma baru, adalah digitalisasi pendidikan.

“Oleh karena itu, di dalam grand desain dan RPJPM, kiranya DPRD Kalsel bisa memasukkan digitalisasi pendidikan dalam RPJM, walaupun sebenarnya Kalsel tidak ketinggalan. Kalsel merupakan nomor satu dalam pemanfaatan digitalisasi se Indonesia dan Kabupaten HSS berada di nomor sembilan. Dan prestasi gurunya juga turut serta memberikan andil dalam meningkatkan mutu pendidikan. Prestasi Kalsel terbaik di seluruh Indonesia dan hanya Kalsel yang Gubernurnya pernah mendapatkan tiga kali penghargaan Ki Hajar Dewantara reward,”  kata H. Iriansyah.

Kedua, di  tahun 2022 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menganggarkan Rp16 trilyun, lalu bagaimana caranya Kalsel menjemput anggaran Rp16 triliun itu. Mengenai anggaran pendidikan, Assessment Nasional  Berbasis Komputer (ANBK) pernah memprotes ke Dewan Pendidikan Kalsel, di mana mereka menyampaikan anggaran itu jangan hanya turun di provinsi saja tetapi juga sampai SD-SD yang jauh di daerah.

Ketiga, berkaitan dengan fasilitasi Angka Partisipasi Kasar (APK) di mana peluangnya bisa diperkuat. Di Kalsel ada kontradiktif peraturan perundang-undangan. PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal menyebutkan bahwa pendidikan menengah dan Diksus, adalah kewenangan provinsi. Tetapi anehnya pendidikan kesetaraannya itu masuknya di kewenangan Kab/Kota, padahal paket C dan PKPPS di pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah itu kewenangannya ada di Kab/Kota.

“Oleh karena itu kan menjadi rancu, karena berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 bahwa itu adalah tanggung jawabnya provinsi, tetapi kok tugas dan pelaksanaannya ada di Kab/Kota. Bagaimana mungkin provinsi bisa menaikkan APK kalau paket C dan PKPPS nya tidak dapat dibantu,” terang Iriansyah.

“Oleh karena itu mungkin melalui audiensi ini bisa dimasukkan bantuan pemerintah provinsi kepada pondok pesantren PPKPS, sehingga bisa mendongkrak APK IPMnya. Sementara kalau di Kalteng sebetulnya dari kasat mata Kalsel harusnya lebih tinggi, tapi nyatanya dalam angka kita lebih rendah. Jadi di sini ada kesenjangan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi IV bisa memasukkannya dalam RPJMD. Kemudian mengenai penguatan peran dewan pendidikan dimohonkan bantuan dari Dewan untuk bisa menambah anggaran, namun masuknya jangan di DIPA dinas pendidikan, karena Dewan Pendidikan ini adalah lembaga independen, ” tambah Iriansyah.

Juga untuk penguatan literasi dan renumurasi, karena di Kalsel nampaknya sangat tidak terlihat bagaimana gerakan untuk meningkatkan renumurasi dan literasi, serta bagaimana memasukkan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dalam Permendikbud nomor 34 Tahun 2018 tentang standar Nasional pendidikan untuk SMK ternyata Kementerian “bisa menyelewengkan sedikit” undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa di situ syarat minimalnya S1, tapi dengan Permendikbud nomor 34 bisa dimasukkan guru SMK, pembimbing SMK yang bukan S1. Oleh karena itu mungkin saja GPK ini bisa masuk dalam Dapodik. “Kalau dibantu oleh kita semua mungkin bisa teratasi, karena kasihan sekali tugasnya sangat berat tetapi penghargaannya kurang,” ungkap Iriansyah.

Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan guru penggerak, di mana Kalimantan Selatan sampai saat ini gerakannya masih kurang. Sementara guru penggerak berdasarkan Permendikbud no 40 tahun 2021 tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah itu menjadi syarat utama, tidak bisa menjadi kepala sekolah kalau tidak memiliki sertifikat guru penggerak.

“Oleh karenanya perlu kita dorong bersama agar guru penggerak itu, salah satu contoh saja sampai hari ini SK Gubernur tentang sekolah penggerak belum terbit. Padahal itu menjadi syarat, Kemendikbud sangat mengutamakan sekali guru penggerak, karena kurikulum paradigma baru selalu sekolah penggeraklah menjadi utama,” pungkas Iriansyah.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. Lutfi Saipuddin menanggapi semua permasalahan yang disampaikan Dewan Pendidikan Kalsel, pertama, Ia meminta hasil penelitian dari Dewan Pendidikan Kalsel sebagai bahan Komisi IV dalam menyusun RPJMD. Kedua, terkait disabilitas memang selalu menjadi perhatian Komisi IV terutama terhadap Dinas Ketenagakerjaan, katanya.

Komisi IV juga telah melakukan sosialisasi ke pihak-pihak swasta yang mempunyai tenaga kerja besar seperti Adaro dan Arutmin.  Supaya benar-benar menjalankan amanah perda yang bisa memperkerjakan dua persen dari kaum difabel dan menekankan kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan perintah Perda tersebut untuk memperkerjakan satu persen dari jumlah tenaga kerjanya.

“Di dinas satu persen dan di swasta dua persen, itu yang selalu kami sosialisasikan, awal tahun pertama kami sosialisasikan dan tahun kedua berikutnya kami mintakan untuk pihak pengawas ketenagakerjaan untuk menerbitkan bahkan kalau perlu memberi teguran dan  bahkan sampai ke sanksi,” kata H. Lutfi Saipuddin.

 

Komisi IV DPRD Kalsel (Kiri) dan Dewan Pendidikan Kalsel (kanan) ketika membahas mutu pendidikan di Kalsel, Kamis, (13/2/22) di Banjarmasin, .  (foto/Mzr)

 

Dari data Komisi IV sudah ada tertampung enam sampai tujuh ribuan dari 25 ribuan tenaga kerja difabel, sisanya 19 ribuan menjadi catatan untuk dibahas selanjutnya. Komisi IV juga sudah merekomendasikan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat Balai Latihan Kerja (BLK) khusus difabel dan bukan hanya sebatas melatih tapi juga bekerjasama dengan pihak swasta dan negeri, untuk memenuhi amanat Perda bisa memperkerjakan difabel. Di mana ketika mereka mendapat pelatihan di BLK Difabel ini langsung bisa dikaryakan. “Itu sudah kami mintakan  sesuai dengan batas kewenangan kami,” ujar H. Lutfi Saipuddin.

Terkait permintaan guru inklusif masuk dalam formasi CPNS, komisi IV akan membawa aspirasi ini sebagai salah satu permasalahan yang akan diangkat terkait formasi untuk kaum difabel CPNS. Karena memenuhi undang-undang dan pemerintah provinsi selalu diingatkan bahwa jangan hanya selalu bisa  memberikan peraturan tetapi sekaligus juga sangsi bagi pelanggar peraturan tersebut.

“Sebagaimana gaji UMR, kalau pihak swasta di bawah UMR bisa ditindak, tapi saat ini pemerintah provinsi masih menggaji guru masih di bawah UMR. Kami juga sudah mengajak pemerintah provinsi ke Ditjen Perguruan Tinggi untuk melakukan MoU atau perjanjian kerjasama karena ada banyak sekali bea siswa yang tidak termanfaatkan. Kalau di Dinas pendidikan itu bukan hanya DAK dan DAU tetapi Bea siswa di sini itu tidak jemput,” ungkap H. Lutfi Saipuddin.

“Bagi ASN mereka hanya  meminta pemerintah provinsi membuat MoU kerjasama dan itu dulu sudah kami rekomendasikan. Namun sekarang sudah beda lagi, di mana kami hanya sampai pada kebijakan dan tidak masuk ke ranah teknis, sehingga tidak bisa mengeksekusi. Padahal di Ditjen Perguruan Tinggi, bea siswa itu banyak sekali yang menganggur, untuk bisa dimanfaatkan bagi para tenaga pendidik yang produktif dan Kalsel memang benar-benar kekurangan guru produktif dan tenaga kerja produktif,” papar H. Lutfi Saipuddin.

Mengenai perda yang tidak tersosialisasikan, H. Lutfi Saipuddin mengakui, memang seluruh anggota Dewan Kalsel baru setahun ini melakukan sosialisasi yang dalam sebulannya dua kali sosialisasi perda. Mereka diwajibkan turun ke daerah pemilihan (dapil). “Saat ini baru menyasar kepada perda-perda yang ada peraturan gubernur (pergubnya)nya. Kalau tidak ada pergubnya, nantinya hanya menjadi macan kertas saja,” tandas H. Lutfi Saipuddin.

Menurutnya lagi, sebelum ada UU Ponpes, Komisi IV sejak tahun 2018 sudah memperjuangkan sekolah keagamaan, namun lagi-lagi belum ada pergubnya, sehingga menjadi kendala dalam membantu semua pondok pesantren yang ada di Kalsel. “Sehingga di sini harus ada political Will dari pemda untuk membuat pergubnya,” imbuh H. Lutfi Saipuddin.

Selain itu, menurut H. Lutfi Saipuddin, kedudukan Dewan Pendidikan Dewan Kalsel juga harus diperjelas lagi, karena ada hal yang janggal harus mendapat dana hibah, yang seharusnya mendapat dana hibah itu harus dua tahun sekali. Padahal, kata H. Lutfi Saipuddin, Dewan Pendidikan Kalsel ini adalah lembaga independen resmi bentukan pemerintah yang bisa dibantu dari anggaran yang tidak terkait dengan Dinas Pendidikan.

Mengenai mutu, tandas H. Lutfi Saipuddin, sebetulnya kalau mau jujur bukan berarti kualitas pendidikan di bawah provinsi atau negara lain, karena terbukti Kalsel juga punya prestasi-prestasi di tingkat nasional,” jelasnya. “Salah satunya kita punya SMA Banua yang menempati urutan kelima terbaik se Indonesia. Dan kalau mau digabung dengan sekolah negeri dan swasta, SMA Banua di urutan ke 10 dan tentunya adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Artinya Kalsel sebetulnya mempunyai bibit-bibit unggul namun perlu lebih bisa dieksploitasi lagi, atau tinggal pengelolaannya saja lagi,” tambah H. Lutfi Saipuddin.

Grand desain juga terus didorong mulai sejak tahun 2016, namun ternyata juga belum terwujud sampai sekarang. “Mengenai sertifikat guru penggerak sebagai syarat, hal itu dibenarkannya, SMK saja saat ini yang tidak punya kepala sekolah ada 11 sekolah, Kalsel sangat kekurangan,” terang H. Lutfi Saipuddin.

Mengenai kurangnya anggaran pendidikan, H. Lutfi Saipuddin, menuturkan, hal ini karena salah satu dampak dari pelimpahan kewenangan, sebagaimana kami telah memperjuangkan bahwa banyak sekali anggaran pendidikan Kalsel yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan juga pengadaan infrastruktur. “Ini menjadi terhambat karena harus membayar gaji para honorer akibat pelimpahan kewenangan,” ujarnya.

“Nah inilah yang akan kita perjuangkan kembali selain ingin memastikan bahwa bazet 20 persen anggaran pendidikan adalah merupakan urusan bukan fungsi pendidikan, yang juga akan diperjuangkan di dalam pembahasan RPJMD,” pungkas H. Lutfi Saipuddin. (Ais/Mzr)

Check Also

Kylian Mbappe Perpanjang Kontraknya di PSG Karena Masih Terobsesi Gelar Juara Liga Champions

Jakarta, Mediaprospek.com – Trofi ‘Si Kuping Besar’ alias piala Liga Champions jadi obsesi penyerang Paris …