Komisi IV DPRD Kalsel saat menerima audensi Dewan Pendidikan Kalsel, Rabu (13/2/22), (foto/Mzr)

Mutu Pendidikan di Kalsel Rendah ?

Banjarmasin, mediaprospek.com—Selama ini mutu pendidikan di Kalsel ternyata masih rendah, masalah kondisi menjadi penyebab utamanya, di mana satuan pendidikan 90 persen berada di daerah pinggiran/kabupaten yang berdampak pada kelulusan. Juga selain kurangnya anggaran, semangat untuk memajukan pendidikan dirasa kurang. Ketua Dewan Pendidikan Kalsel, Prof. Dr. Hadin Muhjad, S.H, M.H mengatakan hal itu saat melakukan audensi ke komisi IV DPRD Kalsel, Kamis, (13/2/21) di Banjarmasin.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. Lutfi Saipuddin menanggapi hal tersebut, Ia mengatakan, memang kalau dilihat dari segi kualitas tenaga kerja, tenaga kerja Kalsel mayoritas pendidikannya masih di bawah rata-rata, di bawah SMP dan tentunya menjadi perhatian yang sangat serius. “Dan ke depannya kita berupaya tenaga kerja itu agar bisa berdaya saing dan harus selalu ditingkatkan, tidak bisa lagi kita biarkan kondisi seperti ini,” katanya kepada Prospek.

“Kita terus berupaya untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan supaya tenaga kerja kita dapat berdaya saing, karena pada tingkat pekerjaan saja sudah ketat persaingannya dan pada level yang lebih tinggi lagi, kita sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Sebetulnya kalau mau jujur bukan berarti kualitas pendidikan di bawah provinsi atau negara lain, karena terbukti Kalsel juga punya prestasi-prestasi di tingkat nasional,” terang H. Lutfi Saipuddin.

“Salah satunya kita punya SMA Banua yang menempati urutan kelima terbaik se Indonesia. Dan kalau digabung dengan sekolah negeri dan swasta, SMA Banua di urutan ke 10 dan tentunya adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Artinya Kalsel sebetulnya mempunyai bibit-bibit unggul namun perlu lebih bisa dieksploitasi lagi,” tambah H. Lutfi Saipuddin.

Mengenai kurangnya anggaran pendidikan, H. Lutfi Saipuddin, menjelaskan, hal ini karena salah satu dampak dari pelimpahan kewenangan, sebagaimana kami telah memperjuangkan bahwa banyak sekali anggaran pendidikan Kalsel yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan juga pengadaan infrastruktur. “Ini menjadi terhambat karena harus membayar gaji para honorer akibat pelimpahan kewenangan,” ujarnya.

“Nah inilah yang akan kita perjuangkan kembali selain ingin memastikan bahwa bazet 20 persen anggaran pendidikan adalah merupakan urusan bukan fungsi pendidikan, yang juga akan diperjuangkan di dalam pembahasan RPJMD,” pungkas H. Lutfi Saipuddin.

Di akhir audensi, H. Lutfi Saipuddin, menyatakan bersyukur dapat beraudensi, berdiskusi secara panjang lebar, serta minta bahan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kalsel. Dan mengharapkan agar terus bisa berkomunikasi, bersinergi supaya apa-apa yang diperjuangkan, bisa satu visi dan misi dalam mencapai masyarakat Kalsel yang cerdas, menghadapi era perkembangan revolusi digital, disamping pihaknya akan segera melakukan upaya-upaya percepatan. (Ais/Mzr).

 

Check Also

Kylian Mbappe Perpanjang Kontraknya di PSG Karena Masih Terobsesi Gelar Juara Liga Champions

Jakarta, Mediaprospek.com – Trofi ‘Si Kuping Besar’ alias piala Liga Champions jadi obsesi penyerang Paris …