Ketua DPRD Kalsel, DR. (HC). H. Supian, HK, S.H.M.H, (baju dan topi hitam) didampingi Ketua Komisi III H. Sahrujani dan anggota komisi III lainnya bersama Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar (baju Putih/tiga dari kanan), saat mendengarkan orasi massa demo pekerja angkutan batubara dan tongkang di jalan Lambung Mangkurat depan kantor DPRD Kalsel, Rabu, (22/12/21), (foto/Mzr)

Jalan Hauling Ditutup, Ribuan Warga Pekerja Angkutan Batubara HSS lakukan Aksi Demo ke DPRD Kalsel

Banjarmasin, mediaprospek.com—Buntut ditutupnya jalan Hauling di KM 101 Kabupaten Tapin oleh PT. Tapin Coal Terminal (TCT) selama hampir satu bulan ini, menyebabkan masyarakat sekitar dan pekerja angkutan batubara dan tongkang menjerit karena kehilangan pekerjaannya. Hari ini Rabu (22/12/21), kurang lebih 5.300 warga yang kehilangan pekerjaannya tersebut bersama Asosiasi Jasa Angkutan Batubara dan Tongkang Kabupaten Tapin melakukan aksi demo ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didampingi Masyarakat Pemerhati Hukum Kalimantan Selatan dan Forum LSM Hulu Sungai Selatan (HSS).

Menyikapi hal tersebut Ketua DPRD Kalsel, DR. (HC). H. Supian, HK, S.H.M.H, didampingi Ketua Komisi III H. Sahrujani dan anggota komisi III lainnya, menerima massa serta menggelar audensi di Ruang Rapat Abdullah Ismail lantai IV, dengan mengundang 15 orang perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pembahasan yang cukup alot, yang saat ini  masih mencari solusi, karena harus menghadirkan dua belah pihak yang bersengketa yaitu PT.  TCT dan PT. Antang Gunung Meratus (AGM), pada hari Senin ini tanggal 27 Desember 2021 akan dipanggil, untuk duduk bersama mencari solusi jalan keluarnya.

Massa demo pekerja angkutan batubara dan tongkang di jalan Lambung Mangkurat depan kantor DPRD Kalsel saat membawa spanduk aspirasinya, Rabu, (22/12/21), (foto/Mzr).

 

Hal yang disampaikan yaitu agar Dewan turun tangan melakukan koordinasi kepada Kapolda Kalsel agar bisa membuka Police Line jalan hauling Km. 101 Kab. Tapin tersebut, demi terciptanya lapangan pekerjaan bagi para Anggota Asosiasi Jasa Angkutan Batubara dan Tongkang Kab. Tapin.

“Karena permasalahan ini, banyak pihak yang dirugikan baik dari PT. TCT,  PT. AGM maupun dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kita akan mencari solusi yang sesuai dengan aturan, karena tambang ini sudah jelas tidak boleh melintas di jalan negara, seandainya nanti ada dispensasi yang bisa menguntungkan tapi sesuai dengan aturan, akan kita lanjutkan,” ujar H. Supian, HK .

Massa demo pekerja angkutan batubara dan tongkang susulan saat menuju jalan Lambung Mangkurat depan kantor DPRD Kalsel saat membawa spanduk aspiranya, Rabu, (22/12/21), (foto/Mzr).

 

Sementara itu, Sekda Prov. Kalsel Roy Rizali Anwar berharap agar senin ini bisa ditemukan solusi karena sengketa ini sudah berlarut-larut, bahkan sampai sepuluh tahun lebih dan terjadi berulang-ulang.

“Yang pasti, petinggi yang mengambil keputusan akan diundang oleh Ketua DPRD, mudah-mudahan yang hadir nanti adalah orang yang dapat mengambil keputusan sehingga ada solusi dan tidak ada masyarakat Kalimantan Selatan yang dirugikan akibat sengketa ini,” katanya. (Mzr)

 

Loading

Check Also

Menang di All England, Kini Tim Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Piala Thomas dan Uber Cup 2024

Mediaprospek.com – Tim bulu tangkis Indonesia akan berlaga di Piala Thomas-Uber Cup 2024 yang bakal …