Raperda disetujui : Sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekdaprov. Kalsel Ir. Roy Rizali Anwar, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan persetujuan DPRD atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022, Kamis, (25/11/21). (Foto/Bobby/Yudi/Sar).

APBD Kalsel 2022 Diharapkan Mampu Akomodir Kebutuhan Pembangunan Daerah

Banjarmasin, mediaprospek.com—APBD tahun anggaran 2022 diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Dengan disepakatinya dan ditetapkannya program pembentukan peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, akan dapat memenuhi dan sekaligus menjawab mengenai solusi kebutuhan-kebutuhan produk hukum, sebagai acuan dan landasan yuridis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah raperda yang dimaksud, sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD provinsi Kalimantan Selatan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penetapan peraturan daerah ini menjadi dasar, untuk penganggaran dana cadangan pada APBD tahun anggaran 2022 dan 2023, ” kata Roy di hadapan segenap anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel DR (HC) Supian HK, SH. MH, Kamis, (25/11/21), di Banjarmasin.

“Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Badan Anggaran (Banggar), yang telah memberikan perhatiannya dan membahas secara seksama, rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022, sehingga bisa kita selesaikan dengan baik dan lancar,” ujar Roy.

Akumulasi dari berbagai saran, masukan dan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022, telah disepakati bersama, dengan adanya pernyataan persetujuan dewan, terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Untuk menetapkan suatu rancangan peraturan daerah, menjadi peraturan daerah, bukanlah suatu pekerjaaan yang mudah. Apalagi peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang hakekatnya merupakan salah satu instrumen penting kebijakan publik, dalam upaya peningkatan pelayanan umum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Namun demikian, karena adanya saling pengertian dan kesadaran yang mendalam, kerjasama yang harmonis, serta keselarasan pandang antara pihak eksekutif dan legislatif, maka berbagai dinamika yang berkembang dan timbul dalam proses pembahasan, telah dapat dirumuskan secara arif dan bijaksana, dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini,” terang Roy.

Dinamika dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini, hendaknya dapat diambil hikmahnya. “Kita menemukan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakat dalam melewati pandemi covid 19 dan dampaknya, yang masih kita hadapi pada tahun ini dan mungkin masih kita rasakan pada tahun 2022,” pungkas Roy. (Mzr).

 

Loading

Check Also

Brigade Al Qassam Hamas dan Israel Bentrok di Gaza Utara, 12 Tentara Tewas

Mediaprospek.com – Pasukan sayap bersenjata kelompok pejuang Palestina Hamas, Brigade Al Qassam mengumumkan telah berhasil …